Pemerintah menempatkan perbaikan tata kelola sektor pertanian sebagai fokus utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Langkah strategis ini mencakup reformasi distribusi pupuk bersubsidi, modernisasi alat mesin pertanian, hingga regenerasi petani.

Reformasi Pupuk Bersubsidi dan Efisiensi Anggaran

Penyederhanaan regulasi dan digitalisasi distribusi pupuk diterapkan melalui prinsip tujuh tepat agar tepat sasaran.

Implementasi kebijakan tersebut mencatatkan penghematan anggaran negara serta penurunan biaya produksi secara signifikan.

Kementerian Pertanian mencatat efisiensi anggaran mencapai Rp10 triliun serta penurunan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen.

Mekanisasi Alat Pertanian dan Peran Penyuluh

Penggunaan alat dan mesin pertanian modern dipandang mampu menekan susut hasil panen serta meningkatkan produktivitas.

Transformasi ini juga didukung pengalihan status penyuluh pertanian menjadi pegawai pusat guna mempercepat swasembada pangan.

Penyuluh bersama aparat setempat bertindak sebagai garda terdepan dalam melakukan pengawasan distribusi di lapangan.

Regenerasi petani muda turut didorong melalui program pembinaan khusus serta penerapan model pengelolaan lahan berskala luas.

Penguatan Peran Penyuluh dan Regenerasi Petani

Pengalihan status penyuluh pertanian aparatur sipil negara dari pemerintah daerah ke Kementerian Pertanian ditargetkan rampung pada akhir 2025.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti, menyatakan bahwa seluruh penyuluh kini resmi menjadi pegawai pusat untuk mendampingi petani secara lebih efektif.

Di samping itu, regenerasi petani menjadi pekerjaan besar karena mayoritas petani Indonesia saat ini telah berusia lanjut.

Program pembinaan petani muda seperti Young Ambassador serta model Brigade Pangan dikembangkan untuk menarik minat generasi muda dalam mengelola lahan secara modern dan profesional.