Para jurnalis yang tergabung dalam serikat pekerja melayangkan protes terbuka atas langkah terbaru perusahaan induk surat kabar tersebut.

USA Today Co sebelumnya dilaporkan menggandeng perusahaan intelijen buatan Palantir guna memonetisasi data pembaca secara lebih cepat.

Keputusan strategis ini diumumkan oleh CEO Mike Reed demi membangun lapisan intelijen bersama yang diklaim mampu mendongkrak pendapatan.

Namun langkah korporasi tersebut justru memicu reaksi keras dari para pekerja media yang merasa terkejut dan keberatan secara etis.

Serikat pekerja The News Guild mendesak manajemen untuk segera membatalkan kemitraan kontroversial bersama firma teknologi tersebut.

Keterlibatan Palantir dalam berbagai program pengawasan ketat dinilai mengancam kredibilitas serta tingkat kepercayaan publik terhadap media.

Pihak serikat juga menyoroti potensi konflik kepentingan karena Palantir merupakan salah satu subjek utama yang kerap diliput wartawan.

Hingga kini, manajemen perusahaan belum memberikan rincian transparan terkait mekanisme perlindungan privasi informasi para pembaca setia.

Sorotan Etika dan Isu Keamanan Data

Organisasi buruh media terbesar di Amerika Serikat tersebut menegaskan bahwa kerja sama dengan firma yang terafiliasi dengan Peter Thiel itu mencederai kerja jurnalistik di lapangan.

Para wartawan selama ini kerap meliput aksi protes serta penegakan hukum imigrasi, sehingga menggandeng penyedia teknologi pengawasan menciptakan benturan kepentingan yang nyata.

Selain ancaman terhadap integritas pemberitaan, isu perlindungan data pribadi para pembaca turut dipertanyakan di tengah minimnya transparansi korporasi.

Serikat pekerja memperingatkan bahwa tanpa adanya kejelasan perlindungan informasi, upaya meyakinkan publik untuk berlangganan media akan semakin sulit dilakukan.

Tekanan dari internal pegawai ini terjadi di tengah kondisi industri media yang kian suram akibat gelombang pemutusan hubungan kerja demi beralih ke otomatisasi kecerdasan buatan.

Di sisi lain, rekam jejak Palantir sendiri kerap menuai kontroversi global, termasuk berbagai kontrak pelibatan di instansi pemerintah yang juga menghadapi penolakan publik.