Tingkat inflasi nasional pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,88 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk mewaspadai wilayah yang mencatat inflasi di atas batas ideal.

Pemerintah menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.

Rentang inflasi yang masih dianggap ideal berada di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

Tito menyebut capaian inflasi nasional sebesar 2,88 persen masih tergolong terkendali.

Secara bulanan, Indonesia bahkan mengalami deflasi sebesar 0,14 persen dari Juni ke Juli 2026.

Kondisi nasional tersebut tidak serta-merta menggambarkan situasi yang merata di seluruh daerah.

Tito mencatat masih terdapat sejumlah provinsi yang memiliki inflasi di atas batas atas sasaran pemerintah, yakni 3,5 persen.

Beberapa di antaranya adalah Provinsi Papua Barat, Aceh, Papua Pegunungan, Kalimantan Tengah, dan Papua Barat Daya.

Tekanan inflasi yang sama juga terlihat pada level kabupaten dan kota.

Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Labuhanbatu, Manokwari, dan Banggai mengalami kenaikan angka inflasi yang perlu mendapat perhatian.

Sementara itu, daerah tingkat kota yang mencatat inflasi tinggi antara lain Gunungsitoli, Sorong, Banda Aceh, Sibolga, dan Pematangsiantar.

Pemerintah daerah diminta untuk tidak hanya mengandalkan kondisi inflasi nasional sebagai indikator utama.

Pemda perlu melihat perkembangan harga di wilayah masing-masing dan segera melakukan intervensi.

Komponen penyumbang inflasi nasional pada Juli 2026 didominasi oleh sektor transportasi dan pendidikan.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara umum masih berada dalam kondisi yang relatif terjaga.

Sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras turut memengaruhi pergerakan harga.

Komoditas penting seperti beras dilaporkan masih berada dalam kondisi relatif terkendali.

Pemerintah juga mencatat adanya perbaikan harga pada bawang putih dan minyak goreng.

Tito mengapresiasi Kementerian Perdagangan yang melakukan intervensi terhadap kedua komoditas tersebut.