Nelayan Malut Hadapi Masalah Berat, Sherly Tjoanda Gandeng KKP Atasi Rumpon Ilegal
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda memberikan respons cepat terhadap berbagai keluhan yang disampaikan oleh para nelayan kecil di wilayahnya.
Keluhan utama yang dirasakan nelayan mencakup kesulitan mendapatkan hasil tangkapan ikan yang memadai untuk kebutuhan sehari-hari.
Menurut Sherly, situasi pelik tersebut dipicu oleh maraknya praktik illegal fishing serta keberadaan rumpon ilegal di perairan.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara kemudian mengambil langkah strategis dengan menjalin kerja sama bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kolaborasi resmi tersebut bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan pelik yang selama ini mendera nelayan berkapasitas di bawah 5 gross tonnage.
Kerja sama ini difokuskan untuk memastikan sumber daya perikanan yang ada di Maluku Utara tetap terjaga secara berkesinambungan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sherly di Jakarta pada hari Selasa usai penandatanganan kesepakatan pengawasan sumber daya kelautan.
Para nelayan kecil saat ini memang harus menghadapi tantangan yang semakin berat dalam mencari ikan di tengah laut.
Lokasi penangkapan ikan dilaporkan semakin jauh karena ikan semakin sulit ditemukan di wilayah tangkap yang lebih dekat.
Keberadaan rumpon ilegal dan pencurian ikan terbukti sangat mengganggu ekosistem serta distribusi ikan di perairan Maluku Utara.
Rumpon ilegal yang berada di luar wilayah 12 mil laut membuat ikan sulit masuk ke wilayah tangkap nelayan kecil antara 0 sampai 12 mil.
Jarak tempuh yang semakin jauh otomatis membuat biaya operasional harian para nelayan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Sementara itu, hasil tangkapan ikan yang diperoleh tidak sebanyak sebelumnya sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan mereka.
Tantangan umum lain yang dihadapi nelayan meliputi kurangnya alat tangkap, cuaca tidak menentu, serta kenaikan harga bahan bakar minyak.
Melalui kerja sama dengan KKP, pengawasan ketat terhadap sumber daya kelautan diharapkan bisa segera diperkuat secara maksimal.
Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperbaiki nilai tukar.
Update Terbaru
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB






