Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda memberikan respons cepat terhadap berbagai keluhan yang disampaikan oleh para nelayan kecil di wilayahnya.

Keluhan utama yang dirasakan nelayan mencakup kesulitan mendapatkan hasil tangkapan ikan yang memadai untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurut Sherly, situasi pelik tersebut dipicu oleh maraknya praktik illegal fishing serta keberadaan rumpon ilegal di perairan.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara kemudian mengambil langkah strategis dengan menjalin kerja sama bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kolaborasi resmi tersebut bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan pelik yang selama ini mendera nelayan berkapasitas di bawah 5 gross tonnage.

Kerja sama ini difokuskan untuk memastikan sumber daya perikanan yang ada di Maluku Utara tetap terjaga secara berkesinambungan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sherly di Jakarta pada hari Selasa usai penandatanganan kesepakatan pengawasan sumber daya kelautan.

Para nelayan kecil saat ini memang harus menghadapi tantangan yang semakin berat dalam mencari ikan di tengah laut.

Lokasi penangkapan ikan dilaporkan semakin jauh karena ikan semakin sulit ditemukan di wilayah tangkap yang lebih dekat.

Keberadaan rumpon ilegal dan pencurian ikan terbukti sangat mengganggu ekosistem serta distribusi ikan di perairan Maluku Utara.

Rumpon ilegal yang berada di luar wilayah 12 mil laut membuat ikan sulit masuk ke wilayah tangkap nelayan kecil antara 0 sampai 12 mil.

Jarak tempuh yang semakin jauh otomatis membuat biaya operasional harian para nelayan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Sementara itu, hasil tangkapan ikan yang diperoleh tidak sebanyak sebelumnya sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan mereka.

Tantangan umum lain yang dihadapi nelayan meliputi kurangnya alat tangkap, cuaca tidak menentu, serta kenaikan harga bahan bakar minyak.

Melalui kerja sama dengan KKP, pengawasan ketat terhadap sumber daya kelautan diharapkan bisa segera diperkuat secara maksimal.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperbaiki nilai tukar.