Kemandirian industri farmasi nasional mendesak untuk segera diwujudkan demi mengurangi tingkat ketergantungan pasokan dari luar negeri.

Badan Pengawas Obat dan Makanan menegaskan komitmen kuatnya untuk melibatkan Ikatan Apoteker Indonesia dalam perumusan berbagai regulasi.

Langkah kolaboratif ini diumumkan secara langsung oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar saat membuka Pertemuan Ilmiah Tahunan IAI 2026 di Medan.

Taruna mengungkapkan bahwa sekitar 94% bahan baku obat kimia di Indonesia saat ini masih harus didatangkan melalui jalur impor.

Bahkan, kebutuhan untuk bahan baku obat biologik serta biosimilar masih sepenuhnya bergantung pada pasokan yang berasal dari luar negeri.

Dorongan dari organisasi profesi sangat dibutuhkan untuk mempercepat riset, pengembangan, serta transfer teknologi pembuatan obat baru.

Peran Strategis Apoteker

Apoteker mempunyai posisi yang sangat esensial dalam seluruh rantai nilai industri farmasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kesehatan.

Ruang lingkup kerja tenaga kefarmasian mencakup penyediaan bahan baku, penelitian, produksi, distribusi, hingga pemanfaatan di fasilitas kesehatan.

Sinergi yang erat dengan organisasi profesi diyakini mampu memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap keamanan, kualitas, serta efikasi obat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan bahwa transformasi industri kesehatan kini mengarah pada teknologi bioteknologi modern.

Perkembangan obat biologik, protein inhibitor, hingga GLP-1 menuntut peningkatan kompetensi dan kesiapan tenaga kefarmasian di tanah air.

Selain itu, ancaman resistensi antimikroba akibat penggunaan antibiotik yang tidak terkendali juga menjadi perhatian serius bagi dunia kesehatan.

Ketua Umum Pengurus Pusat IAI Lilik Yusuf Indrajaya menyatakan kesiapannya memberikan kajian ilmiah guna mendukung kebijakan pemerintah.