Rekam Jejak Politik yang Penuh Dinamika

Babai Suhaimi bukanlah nama baru dalam peta politik Depok. Pada tahun 2019, namanya sempat mencuat dalam kontroversi besar ketika ia dipecat oleh DPP PKB sebelum dilantik sebagai anggota DPRD [[4], [5]]. Meskipun telah diberhentikan secara sepihak oleh partainya, Babai Suhaimi tetap dilantik dan mengambil sumpah jabatan mewakili PKB setelah memenangkan gugatan hukum [[6], [8]].
 
Kiprah politiknya terus berlanjut, dan pada tahun-tahun berikutnya ia bahkan sempat menjadi calon Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kota Depok, menunjukkan pengaruhnya yang cukup kuat di internal partai
arahkata.pikiran-rakyat.com
. Latar belakang pendidikan sarjana ekonomi (S.E.) juga menjadi modal penting dalam memahami isu-isu anggaran dan pembangunan daerah selama ia menjabat
goodkind.id
.
 

Dampak terhadap Pengelolaan Sampah Kota Depok

Penutupan akses menuju TPA Cipayung bukan sekadar inconveniensi biasa bagi warga Depok. TPA Cipayung merupakan fasilitas strategis yang menjadi ujung tombak pengelolaan sampah kota, bahkan telah dikembangkan dengan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) untuk pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan [[9], [12], [14]].
 
Kapasitas TPA Cipayung yang sudah terbatas menjadi tantangan utama bagi Pemkot Depok dalam mengelola volume sampah harian yang terus meningkat
waste4change.com
. Ketika akses menuju fasilitas vital ini ditutup selama tiga hari, risiko penumpukan sampah di permukiman warga menjadi sangat nyata. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, bau tidak sedap, hingga gangguan estetika kota yang seharusnya menjadi perhatian serius seorang anggota Komisi A.
 

Reaksi Publik dan Kritik di Media Sosial

Begitu surat pemberitahuan dari FKMP-TPAS ini viral, gelombang kritik langsung membanjiri berbagai platform media sosial. Banyak warga Depok yang merasa kecewa dan mempertanyakan mengapa hajatan pribadi seorang pejabat harus mengorbankan pelayanan publik yang bersifat esensial.
 
"Kalau memang ada hajatan, kenapa tidak mencari solusi lain seperti memindahkan lokasi acara atau mengatur lalu lintas tanpa harus menutup akses TPA? Ini kan fasilitas untuk seluruh warga, bukan halaman rumah pribadi," tulis salah satu netizen yang komentarnya mendapat ribuan likes.
 
Kritik juga datang dari para pengamat kebijakan publik yang menilai bahwa insiden ini mencerminkan masih adanya budaya feodal di kalangan sebagian pejabat daerah yang menganggap fasilitas negara sebagai milik pribadi. Mereka mendesak agar ada sanksi tegas dan permintaan maaf publik dari pihak yang berwenang.