Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan.

Pondok pesantren dan sekolah asrama yang mempunyai sedikitnya 1.000 santri kini diperbolehkan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sendiri.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa fasilitas tersebut tetap wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Setiap dapur mandiri yang dibangun wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dalam operasionalnya.

Kebijakan ini diputuskan melalui rapat koordinasi pemerintah untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan program.

Zulhas menyampaikan ketentuan tersebut saat memberikan keterangan pers di kantor Kemenko Pangan.

Lembaga pendidikan yang memiliki penghuni kurang dari 1.000 orang tetap harus mengikuti fasilitas terdekat.

Pendirian dapur mandiri ditujukan agar proses pelayanan gizi di pesantren berkapasitas besar menjadi lebih mudah.

Badan Gizi Nasional saat ini sedang melakukan pemetaan terhadap pondok pesantren di berbagai wilayah.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap oknum yang menawarkan jasa pengurusan.

Ia menegaskan bahwa seluruh penentuan lokasi dapur serta penerima manfaat dilakukan secara transparan melalui sistem.

Saat ini lembaga tersebut masih menyisir sekitar 27 ribu titik dapur yang telah terdata.

Prioritas pengoperasian berikutnya akan diarahkan ke wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, Nias, serta Kepulauan Maluku.