Badan Pangan Nasional mulai menyelidiki alasan harga beras fortifikasi yang dijual jauh lebih mahal daripada beras medium maupun premium.

Pemerintah memastikan selisih harga tersebut harus dapat dijelaskan secara transparan dan sebanding dengan manfaat gizi produk.

Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Brigjen Pol. Hermawan menyampaikan penjelasan terkait hal itu.

Ia mengatakan pemeriksaan tidak hanya difokuskan pada kandungan vitamin serta mineral yang diklaim oleh produsen.

Pemeriksaan juga mencakup mutu fisik beras, kesesuaian berat bersih, legalitas produk, hingga proses produksi di lapangan.

Menurutnya, fortifikasi merupakan upaya meningkatkan nilai gizi pangan namun tidak boleh dijadikan alasan membanderol harga tidak wajar.

Pemerintah akan membandingkan harga beras fortifikasi dengan harga beras medium dan premium yang beredar di pasaran.

Langkah perbandingan itu dilakukan guna mengetahui apakah selisih harga masih berada dalam batas kewajaran nilai tambah.

Bapanas turut mengkaji komponen pembentuk harga mulai dari bahan baku, kernel fortifikan, hingga margin produsen.

Pelaku usaha diminta menjelaskan secara terbuka biaya tambahan yang muncul akibat proses fortifikasi terhadap harga jual akhir.

Selain menelaah struktur harga, pemerintah melakukan pengujian laboratorium terhadap kandungan vitamin serta mineral pada kemasan.

Hasil uji tersebut akan dicocokkan dengan informasi pada label untuk memastikan seluruh klaim dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pemeriksaan juga menyasar mutu dasar beras yang digunakan seperti kadar air, derajat sosoh, hingga persentase butir patah.

Hermawan menegaskan tambahan vitamin dan mineral tidak boleh menjadi cara untuk menutupi mutu dasar beras yang rendah.

Pemerintah juga memeriksa kesesuaian berat bersih dengan angka yang tercantum pada kemasan produk di ritel.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah dapat meminta perbaikan informasi atau menghentikan sementara peredaran produk.

Aspek legalitas dan fasilitas produksi turut didalami guna memastikan standar keamanan pangan terpenuhi dengan baik.

Inovasi pangan tetap didukung, namun ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama.