Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bahwa tenaga kesehatan yang menghina pasien BPJS Kesehatan akan menghadapi sanksi.

Kasus ini melibatkan seorang dokter yang diketahui bekerja di sebuah rumah sakit di wilayah Kota Tasikmalaya.

Menurut Dedi, penanganan kasus tersebut berada langsung di bawah kewenangan dari pemerintah daerah setempat.

Ia menegaskan bahwa wali kota harus memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika terbukti ada pelanggaran.

Pemerintah daerah dinilai memiliki dasar aturan yang jelas untuk menindak tegas perilaku indisipliner pada aparatur pelayanan publik.

Permasalahan ini bermula dari unggahan Yurizal di platform Threads pada tanggal 22 Juli 2026.

Pasien tersebut mengaku harus menunggu selama delapan jam sebelum akhirnya mendapatkan ruang rawat inap.

Keluhan itu kemudian memicu diskusi luas mengenai kualitas pelayanan rumah sakit di tengah masyarakat.

Di tengah perdebatan tersebut, muncul sebuah komentar dari akun berinisial NZ yang diduga terasosiasi dengan RSUD dr. Soekardjo.

Komentar akun itu dinilai tidak mencerminkan sikap profesional seorang tenaga kesehatan karena melontarkan kata-kata kasar.

Situasi ini semakin menyita perhatian publik setelah pihak keluarga mengabarkan bahwa pasien tersebut telah meninggal dunia.

Gubernur Dedi Mulyadi menekankan bahwa tenaga kesehatan wajib selalu menjaga etika ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat luas.

Ia menambahkan agar dugaan pelanggaran tersebut tidak boleh hanya berhenti pada sorotan publik semata tanpa tindakan tegas.