Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kuantan Singingi.

Dorongan tersebut disampaikan saat dirinya meninjau langsung progres pembangunan fasilitas pendidikan di Provinsi Riau tersebut.

Ia meminta seluruh pekerjaan yang belum tuntas segera diselesaikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan aman dan nyaman.

Selain mengejar target waktu penyelesaian, kualitas pengerjaan terutama pada tahap finishing tetap harus dijaga dengan baik.

Pembangunan sekolah rakyat ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses pendidikan berkualitas melalui infrastruktur.

Proyek pembangunan tersebut mencakup seluruh infrastruktur pendukung kegiatan pendidikan secara menyeluruh di lokasi.

SRT 1 Kuantan Singingi berdiri di atas lahan seluas 7,5 hektare dengan total luas bangunan mencapai 13.081,84 meter persegi.

Kompleks sekolah terpadu ini terdiri atas 25 massa bangunan yang saling terintegrasi satu sama lain.

Proyek ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Duta Rama-PT Gala Karya KSO di bawah tanggung jawab Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau.

Nilai kontrak pembangunan fasilitas pendidikan tersebut tercatat sebesar Rp226,98 miliar dari sumber dana APBN Tahun Anggaran 2025-2026.

Berdasarkan data per 3 Agustus 2026, progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai 92,59 persen.

Kementerian PU menargetkan seluruh rangkaian pekerjaan konstruksi dapat rampung sepenuhnya pada tanggal 8 Agustus 2026.

Sejumlah fasilitas utama di kompleks sekolah tersebut telah memasuki tahap penyelesaian akhir.

Fasilitas tersebut meliputi gedung SMA, SMP, SD, gedung serbaguna, dapur, rumah ibadah, asrama, hingga fasilitas olahraga.

Selain itu, terdapat pula fasilitas jaringan utilitas serta penataan kawasan sekolah yang dirancang terpadu.

Konsep lingkungan pendidikan terpadu ini memungkinkan siswa dari jenjang SD hingga SMA belajar dalam satu kawasan.

Program pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan masyarakat.

Infrastruktur pendidikan yang layak dinilai menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Program ini juga diharapkan dapat mendukung target angka kemiskinan nol persen melalui pemerataan akses pendidikan.