Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memberikan penjelasan terkait alasan pemerintah tidak memangkas seluruh rencana produksi perusahaan tambang dalam RKAB 2026 secara merata.

Menurutnya, perusahaan yang memberikan kontribusi besar kepada negara menjadi prioritas dalam kebijakan relaksasi produksi mineral dan batu bara.

Kontribusi tersebut terutama dilihat dari pembayaran royalti yang lebih tinggi kepada negara.

Bahlil mencontohkan jika terdapat sepuluh perusahaan dengan tingkat pembayaran royalti yang berbeda, ia harus memprioritaskan perusahaan yang membayar royalti lebih besar.

Kebijakan pengaturan produksi tersebut tidak hanya melihat jumlah produksi, melainkan manfaat ekonomi yang diterima negara.

Relaksasi produksi dijalankan secara hati-hati demi menjaga harga keekonomian komoditas di pasar global dan memastikan keberlanjutan cadangan tambang nasional.

Pemerintah tetap membuka relaksasi RKAB 2026 terkait mekanisme produksi.

Namun, ia enggan merinci besaran perubahan volume produksi agar tidak memengaruhi sentimen pasar dan memicu gejolak harga.

Pemerintah sebelumnya telah melakukan penyesuaian produksi pada 2026 untuk komoditas batu bara dan nikel.

Posisi Indonesia sebagai pemain utama pasar mineral global membuat setiap kebijakan produksi berdampak langsung pada keseimbangan pasokan dan permintaan.

Dampak Informasi Terhadap Gejolak Pasar

Penyesuaian produksi yang sebelumnya dilakukan pemerintah mencakup komoditas batu bara dari 790 juta ton menjadi 600 juta ton serta nikel dari 379 juta ton menjadi sekitar 260 hingga 270 juta ton.

Bahlil mengingatkan bahwa kebocoran informasi mengenai rencana pembukaan kembali produksi dapat langsung memicu anjloknya harga komoditas global, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai pemain utama yang memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan dunia.