Pemerintah menegaskan komitmen penuh dalam memperkuat kepastian hukum investasi melalui pembaruan sistem teknologi.

Langkah tersebut ditempuh lewat digitalisasi menyeluruh pada seluruh jenis layanan di lingkungan kementerian terkait.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan penjelasan itu di hadapan para pengusaha.

Pertemuan berlangsung dalam sesi dialog bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia di Makassar pada Selasa, 04 Agu 2026.

Mulai September 2026, sebanyak 470 layanan Kementerian Hukum akan dialihkan secara penuh ke sistem digital.

Kebijakan tersebut diambil agar proses pengurusan izin menjadi jauh lebih cepat serta mudah bagi dunia usaha.

Selain digitalisasi, pemerintah berencana melakukan deregulasi terhadap berbagai aturan yang selama ini dinilai menghambat.

Seluruh ketentuan yang dianggap memperlambat pertumbuhan industri nasional akan dikaji secara mendalam.

Pemerintah ingin memastikan bahwa regulasi tidak lagi menjadi sumber biaya tinggi bagi para investor.

Hukum harus berfungsi sebagai pendorong utama bagi kemajuan ekonomi dan daya saing industri.

Kebijakan khusus juga diberlakukan terkait laporan tahunan perseroan terbatas.

Pemberitahuan persetujuan atas laporan tahunan tersebut dipastikan bebas biaya hingga 31 Desember 2026.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam rangkaian kegiatan dialog di Sulawesi Selatan tersebut.

Acara itu dihadiri pula oleh Menteri Tenaga Kerja Prof Yassierli.