Panggung gemerlap pameran otomotif akbar Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 mendadak ternoda oleh ulah segelintir oknum yang mengatasnamakan "karya konten". Baru-baru ini, jagat maya dihebohkan oleh aksi seorang konten kreator bernama Brian, yang dikenal dengan nama akun @ebemartono (Ebem Martono).
 
Ia tertangkap basah merekam secara candid sejumlah usher atau Sales Promotion Girl (SPG) di area pameran menggunakan alat teknologi smart glasses (kacamata pintar) tanpa sepengetahuan maupun izin dari para perempuan tersebut.
 
Bak bola liar, video dan rekaman aksi tersebut langsung viral dan memicu gelombang kecaman keras dari warganet. Publik menilai tindakan tersebut bukan sekadar pencarian ide konten, melainkan bentuk pelecehan privasi yang berkedok hiburan digital.
 

Arogansi di Ruang Publik: Diminta Hapus Malah Tuntut Ganti Rugi

Insiden ini tidak hanya berhenti pada perekaman diam-diam. Kontroversi meledak ketika terungkap bagaimana sikap arogan sang kreator saat confronted (dikonfrontasi) oleh para korban.
 
Alih-alih menunjukkan itikad baik dan langsung menghapus rekaman yang membuat para usher merasa tidak nyaman, pihak pembuat konten justru memberikan respons yang tak terduga. Mereka dikabarkan menolak menghapus video tersebut dan malah melayangkan ancaman tuntutan ganti rugi atas apa yang mereka sebut sebagai "biaya produksi video".
 
Sontak, narasi ini memicu amarah publik. Banyak yang menilai bahwa mentalitas "demi konten" telah mengikis empati dan etika dasar dalam berinteraksi di ruang publik, khususnya terhadap perempuan yang rentan menjadi objek eksploitasi visual.
 

Menkomdigi Meutya Hafid: Wajah adalah Data Pribadi yang Dilindungi UU PDP

Merespons kegaduhan yang terjadi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) langsung turun tangan. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dengan tegas mengutuk tindakan perekaman tanpa konsensual (consent) tersebut.
 
Berbicara di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, pada Senin (3/8/2026), Meutya menegaskan bahwa aksi tersebut berpotensi melanggar hukum berat, khususnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
 
"Terkait perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan ini, kita mendapat banyak masukan dari masyarakat. Pada prinsipnya, ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP dan juga merupakan pelanggaran etika yang sangat serius," tegas Meutya.
 
Lebih lanjut, Menkomdigi mengedukasi publik bahwa wajah, gestur, dan citra diri seseorang masuk dalam kategori data pribadi biometrik yang secara mutlak dilindungi oleh hukum. Ia juga membantah anggapan keliru bahwa merekam di ruang publik membatalkan hak privasi seseorang.
 
"Kasus ini sama persis dengan ketidaknyamanan warga yang sedang berolahraga di jalan raya atau taman, lalu direkam tanpa izin untuk dijadikan konten. Ruang publik tetap harus memberikan rasa aman, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan. Kebebasan berekspresi tidak boleh menginjak hak privasi orang lain," tambahnya.