Dasar Hukum yang Bisa Diterapkan

Habiburokhman merinci sejumlah pasal yang dapat digunakan oleh korban untuk menuntut keadilan:
 
Pertama, Pasal 12 dan Pasal 115 UU Hak Cipta. Kedua pasal ini mengatur larangan memperbanyak atau mengumumkan potret wajah seseorang tanpa izin untuk kepentingan komersial. Dalam konteks kasus ini, video yang menampilkan wajah Leonny dan rekan-rekannya tanpa persetujuan jelas melanggar ketentuan tersebut.
 
Kedua, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal ini mengatur tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Habiburokhman menjelaskan bahwa apabila perekaman tersebut memuat bentuk pelecehan atau eksploitasi tampilan tubuh secara elektronik tanpa persetujuan, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal ini.
 
Ketiga, UU ITE. Habiburokhman menyebut bahwa korban juga bisa menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai pelanggaran hak pribadi (privacy rights) dan penyerangan kehormatan di ruang digital.
 

Dorongan untuk Melapor ke Kepolisian

Tidak hanya memberikan analisis hukum, Habiburokhman juga secara tegas mendorong korban untuk mengambil langkah konkret. Ia menyarankan agar Leonny, pihak manajemen, atau agensi yang menaungi para usher segera membuat laporan resmi ke kepolisian.
 
"Saya mendorong dan menyarankan kepada korban atau pihak manajemen/agensi untuk segera membuat laporan resmi ke Polres Tangerang Selatan selaku pihak kepolisian yang memiliki wilayah hukum atas area tempat kejadian pameran GIIAS berlangsung," ujar Habiburokhman.
 
Politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menekankan bahwa ruang publik seharusnya tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang. Termasuk bagi para pekerja yang sedang menjalankan tugas profesionalnya, seperti usher dan SPG di pameran.
 
Menurutnya, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak penuh untuk menempuh langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk merasa bebas merekam dan mengeksploitasi orang lain hanya karena berada di ruang publik.