Sebuah jajak pendapat baru mengungkapkan sentimen negatif publik terhadap kebijakan teknologi yang diterapkan oleh pemerintahan.

Mayoritas responden dalam survei tersebut menyatakan kekhawatiran mendalam mengenai kedekatan antara pemerintah dan industri kecerdasan buatan.

Jajak pendapat ini dilakukan oleh Upswing Research and Strategy bersama kelompok akuntabilitas AI bernama Guardrails Action.

Survei tersebut melibatkan warga di distrik kongres ke-12 New York yang mencakup wilayah Manhattan, Brooklyn, Queens, dan Bronx.

Hasilnya menunjukkan bahwa 79 persen responden menganggap ancaman terbesar dari AI adalah perusahaan teknologi yang terlalu dekat dengan presiden.

Warga menilai kedekatan itu dimanfaatkan untuk melemahkan sistem demokrasi yang berlaku di Amerika Serikat saat ini.

Selain itu, sekitar 81 persen partisipan menyoroti masalah pencurian data pribadi oleh perusahaan teknologi sebagai isu yang sangat meresahkan.

Sebanyak 71 persen responden lainnya juga mencemaskan praktik pengawasan warga negara yang terintegrasi dengan sistem kecerdasan buatan.

Kritik dalam survei ini ternyata tidak hanya diarahkan kepada pihak pemerintah dan kubu politik tertentu saja.

Hampir separuh dari total responden turut mengecam partai oposisi karena dinilai telah berkompromi dengan korporasi besar demi pendanaan.

Pimpinan partai politik tercatat telah menerima dana jutaan dolar dari berbagai komite aksi politik super berbasis kecerdasan buatan.

Direktur Eksekutif Guardrails Action, Shaunna Thomas, menyatakan bahwa para raksasa teknologi berupaya memengaruhi jalannya pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa masyarakat menginginkan pemimpin yang tidak mudah disetir oleh kepentingan donor korporasi besar.