Pemerintah Iran secara resmi menolak usulan yang diajukan oleh Oman terkait pengelolaan kawasan perairan strategis.

Oman sebelumnya mengusulkan agar jalur pelayaran tersebut menggunakan model pengelolaan bersama seperti di Selat Malaka.

Bagi Teheran, skema tersebut dinilai tidak mampu menjawab kekhawatiran mengenai kedaulatan serta keamanan nasional.

Langkah ini berpotensi mengurangi kendali penuh Iran atas salah satu jalur distribusi minyak dunia.

Berdasarkan laporan Reuters, Oman mengajukan sistem biaya sukarela untuk mendukung keselamatan navigasi regional.

Model tersebut merujuk pada kerja sama yang melibatkan negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Konsep itu diajukan untuk meredam risiko terganggunya perdagangan global akibat ketegangan geopolitik.

Namun, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menyatakan pendekatan itu belum mengakomodasi kepentingan Teheran.

Sebagai gantinya, Iran menawarkan mekanisme pembagian tanggung jawab berdasarkan wilayah teritorial masing-masing.

Negara tersebut akan mengelola pelayaran di sisi selat yang berada di dalam wilayah kedaulatannya.

Sementara itu, Oman bertanggung jawab penuh atas jalur pelayaran yang berada di sisi sebaliknya.

Al Jazeera melaporkan bahwa Oman juga sempat mengusulkan skema tiga jalur pelayaran terpisah.

Kendati demikian, pembahasan kedua negara masih menghadapi sejumlah perbedaan mendasar yang cukup signifikan.

Perselisihan mencakup aturan lintasan kapal, pembagian beban biaya, hingga otoritas pengatur.

Walaupun menolak proposal tersebut, Iran memastikan bahwa jalur komunikasi dengan Oman tetap berjalan.

Gharibabadi menyampaikan bahwa pembahasan lanjutan akan terus dilakukan secara bertahap.

Di sisi lain, Iran menegaskan belum memiliki rencana membuka dialog langsung dengan Amerika Serikat.

Penolakan ini menunjukkan bahwa faktor keamanan nasional tetap menjadi prioritas utama Teheran.