Pemerintah Maroko akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait insiden puluhan ribu warganya yang nekat menyeberang ke wilayah Ceuta milik Spanyol secara ilegal.

Kementerian Dalam Negeri Maroko menyatakan bahwa gelombang migrasi besar-besaran di Afrika Utara tersebut dipicu oleh disinformasi masif di media sosial.

Selain itu, aktivitas jaringan perdagangan orang serta kesalahan penafsiran terhadap putusan Mahkamah Agung Spanyol turut memperkeruh situasi di lapangan.

Sebelumnya, Mahkamah Agung Spanyol sempat mengeluarkan putusan pada 8 Juli yang menyatakan bahwa migran yang dicegat di laut tidak bisa langsung dikembalikan ke negara asal.

Aturan tersebut tidak berlaku bagi individu yang memasuki wilayah Spanyol melalui jalur darat secara konvensional.

Akibat salah tafsir putusan hukum itu, sekitar 40 ribu orang nekat berenang dan masuk lewat jalur laut menuju wilayah otonom milik Spanyol tersebut.

Aksi penyerbuan massal yang terjadi antara Rabu hingga Jumat pekan lalu itu langsung memicu reaksi keras dari berbagai negara di kawasan Eropa.

Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri Spanyol, ada sekitar 50 ribu migran yang tercatat berusaha keras menerobos masuk ke perbatasan mereka.

Sebanyak 72 orang dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian tersebut, di mana sebagian besar korban tewas akibat tenggelam di laut.

Sebanyak 22 negara anggota Uni Eropa secara kompak mengutuk keras aksi migrasi massal yang dianggap memberi kesan keliru bahwa masuk secara ilegal ke Eropa diperkenankan.

Italia merespons situasi ini dengan menangguhkan kebijakan perbatasan terbuka Schengen dengan Spanyol, yang kemudian langsung dikecam oleh pihak Madrid.

Sementara itu, Prancis dan Portugal memilih untuk mengerahkan tambahan pasukan serta memperketat pengamanan di perbatasan darat maupun maritim.

Kementerian Dalam Negeri Spanyol memastikan bahwa per Sabtu (1/8), hampir seluruh migran telah berhasil dikembalikan ke Maroko dan kondisi di Ceuta sudah kembali normal.