Lebih dari 100 kapal pengangkut barang ekspor sempat tertahan di pelabuhan akibat perbedaan penafsiran aturan terkait logam tanah jarang.

Kepala Staf Presiden Dudung Abdurachman menyatakan bahwa kegiatan pengiriman komoditas tersebut kini sudah kembali berjalan normal.

Pemerintah mengambil langkah pemulihan sembari merampungkan proses revisi peraturan menteri yang mengatur tata niaga mineral.

Kendala pengiriman ini muncul akibat keraguan dari sejumlah instansi dalam menerapkan ketentuan ekspor mineral yang mengandung unsur logam tanah jarang.

Instansi terkait meliputi Bea Cukai, PT Sucofindo, hingga Kejaksaan yang sempat menahan laporan surveyor milik para eksportir.

Komoditas alumina tercatat sebagai jenis barang yang paling banyak terdampak oleh penundaan pengiriman di lapangan.

Selain alumina, hambatan serupa juga dialami oleh pengapalan katoda tembaga serta berbagai produk turunan dari nikel.

Pemerintah menegaskan bahwa larangan ekspor secara tegas hanya berlaku murni untuk produk logam tanah jarang.

Sementara itu, kandungan unsur ikutan dalam mineral lain seperti nikel dan timah masih diperbolehkan dengan batasan tertentu.

Proses verifikasi kadar kandungan tersebut nantinya akan diserahkan kepada lembaga resmi seperti PT Sucofindo.

Langkah koordinasi lintas lembaga ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha pertambangan.

Sebagai bagian dari masa transisi kebijakan tersebut, pemerintah telah membangun kesepahaman agar para eksportir tetap dapat melakukan pengiriman barang selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Hasil koordinasi lintas instansi ini juga telah memberikan kepastian hukum bagi PT Sucofindo untuk segera menerbitkan puluhan laporan surveyor yang sebelumnya tertahan.

Hingga saat ini, pemerintah secara paralel masih terus menyusun penyempurnaan regulasi mengenai batas kandungan logam tanah jarang yang diperbolehkan dalam produk ekspor.