Dalam penjelasannya lebih lanjut, Muhammad Farhan memaparkan bahwa dugaan penebangan pohon di lokasi lapangan padel tersebut bukan sekadar kesalahan administratif ringan. Berdasarkan penelusuran awal, pihak pengelola diduga telah melakukan pelanggaran ganda terhadap regulasi yang berlaku.
 
"Karena kalau di Peraturan Daerah (Perda) Kota itu sudah diatur dengan sangat jelas. Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait moratorium penebangan pohon. Nah, kasus ini secara nyata melanggar dua peraturan sekaligus," jelasnya dengan nada serius.
 
Moratorium penebangan pohon yang digalakkan oleh Pemprov Jawa Barat sejatinya bertujuan untuk menahan laju deforestasi urban dan menjaga keseimbangan ekologi di wilayah metropolitan seperti Bandung. Dengan mengabaikan aturan ini, pengelola lapangan padel tidak hanya merusak citra kota, tetapi juga secara langsung menggerogoti upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
 

Ancaman Nyata: Laporan ke Kementerian dan Penindakan Jalur Pidana

Wali Kota Farhan tidak main-main dengan ancamannya. Ia menegaskan bahwa kasus ini tidak akan selesai dengan teguran lisan atau sanksi administratif biasa. Langkah konkret akan segera diambil, termasuk pelaporan resmi kepada otoritas yang lebih tinggi.
 
"Nah, ini juga dianggap sebagai pelanggaran lingkungan yang serius. Jadi, kita sudah bisa dan akan melaporkan hal ini kepada Gakum (Penegakan Hukum) Lingkungan hidup di tingkat Kementerian," paparnya.
 
Pelaporan ke tingkat kementerian menandakan eskalasi kasus yang signifikan. Hal ini membuka peluang bagi penyelidikan yang lebih mendalam, audit lingkungan, hingga penjatuhan sanksi yang lebih berat. Tidak berhenti di situ, Farhan juga menegaskan komitmen untuk menyeret kasus ini ke ranah hukum pidana.
 
"Wah, ini saya marah atuh, ini saya marah sekali. Ini akan kita pidanakan," tandas Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengakhiri pernyataannya dengan nada yang tidak meninggalkan ruang untuk kompromi.