Pelanggaran Hukum dan Ancaman Eksploitasi Anak

Secara hukum, langkah Bigmo ini sangat rentan terhadap jeratan pidana. Indonesia memiliki regulasi ketat terkait perlindungan anak dan iklan produk tembakau. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan tegas melarang eksploitasi anak untuk kepentingan komersial yang dapat membahayakan kesehatan dan moral mereka.
 
Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, juga mengatur ketat larangan promosi dan iklan rokok (termasuk vape) di media yang dapat dijangkau oleh anak-anak dan remaja.
 
“Ini jelas bukan cuma arogansi, tapi kebodohan dan eksploitasi anak,” tegas Manik dalam unggahannya. Ia bahkan secara langsung menyematkan (tag) akun-akun resmi lembaga pemerintahan seperti Kementerian Kesehatan RI (@kemenkes_ri), Kementerian Komunikasi dan Digital (@kemkomdigi), hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
 
"Gua juga bingung ini @kemenkes_ri @kemkomdigi udah punya peraturan kok nggak gerak-gerak yah??" tambah Manik, yang mewakili kegelisahan banyak pihak atas lambatnya penegakan hukum di ranah digital.
 

Gerakan Masif Netizen: Dari Kritik hingga Laporan Resmi

Unggahan Manik Marganamahendra seolah menjadi pemantik bagi gerakan masif warganet. Kolom komentar dan fitur laporan (report) di berbagai platform media sosial dipenuhi oleh netizen yang geram.
 
Tidak sedikit publik yang secara proaktif mengambil langkah konkret dengan mengumpulkan bukti tangkapan layar (screenshot) dan tautan video, lalu mengirimkannya langsung ke akun pengaduan resmi KPAI dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Gerakan ini menunjukkan peningkatan literasi digital masyarakat yang tidak lagi hanya sekadar menjadi penonton pasif, tetapi aktif menjaga ekosistem internet yang aman bagi anak-anak Indonesia.