Sejumlah warga di Jakarta menghadapi kendala serius ketika mengajukan perpanjangan bantuan pendidikan untuk anak mereka.

Perubahan kategori kesejahteraan rumah tangga tiba-tiba membuat mereka tidak lagi memenuhi syarat penerima bantuan.

Kendala Pemeringkatan Desil di Lapangan

Sistem pemeringkatan tingkat kesejahteraan rumah tangga kini didasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Seluruh penduduk dibagi ke dalam 10 kelompok desil yang menentukan status ekonomi.

Semakin kecil angka desil menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang semakin rendah. Sebaliknya, kelompok desil 6 hingga 10 dinilai memiliki kondisi kehidupan yang lebih baik.

Sejumlah warga mendadak tercatat berada di desil 6 tanpa perubahan kondisi ekonomi yang nyata. Hal tersebut menutup akses mereka terhadap program Kartu Jakarta Pintar dan berbagai bantuan sosial.

Warga yang terdampak mengeluhkan proses pemutakhiran data melalui mekanisme sanggah yang memakan waktu cukup lama. Mereka khawatir anak-anak mereka harus kehilangan hak pendidikan selama masa tunggu.

Respon DPRD dan Pemerintah Daerah

Kalangan DPRD DKI Jakarta menerima banyak keluhan warga terkait perubahan desil yang mendadak ini. Pihak legislatif menilai masyarakat harus segera ditolong agar hak-hak dasar mereka terpenuhi.

Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI Jakarta menyatakan pihaknya memahami keluhan masyarakat tersebut. Perbedaan periode data antara instansi daerah dan pusat menjadi salah satu pemicu masalah ini.

Pemprov DKI kini berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik untuk memperoleh data terbaru agar selaras dengan Kementerian Sosial.

Sambil menunggu proses penyelarasan, pendaftar KJP yang memenuhi kriteria pada aplikasi Cek Bansos tetap diizinkan melanjutkan proses verifikasi.