Pemerintah Iran dan Oman sebelumnya telah melakukan pertukaran gagasan mengenai masa depan tata kelola jalur perairan penting di Selat Hormuz.

Diskusi ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan dan perselisihan yang masih berlangsung di antara kedua negara yang wilayah teritorialnya berbatasan langsung dengan selat tersebut.

Oman sempat membawa sebuah rancangan usulan yang diklaim mendapat dukungan regional demi meredam gangguan perdagangan global akibat konflik.

Melalui laporan media internasional, Oman mengajukan sistem mekanisme bersama berbasis biaya sukarela yang berkaca pada pengelolaan di kawasan Selat Malaka.

Dalam konsep tersebut, pihak yang melintas diharapkan memberi kontribusi dana untuk navigasi, perlindungan lingkungan, serta operasi pencarian dan penyelamatan.

Namun demikian, rencana itu menempatkan posisi Iran tanpa kendali tunggal atas wilayah Selat Hormuz sehingga menuai ketidaksetujuan dari pihak Teheran.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran bidang hukum dan internasional, Kazem Gharibabadi, menyatakan bahwa pihaknya secara resmi menolak usulan pembagian rute transit tersebut.

Gharibabadi menilai usulan yang diajukan oleh Oman sama sekali belum mampu menjawab berbagai kekhawatiran mendasar mengenai faktor keamanan negaranya.

Sebagai tanggapan, Iran mengajukan tawaran agar pengelolaan pelayaran dibagi secara terpisah pada sisi wilayah selat masing-masing.

Selain itu, perwakilan Iran menegaskan tidak ada rencana untuk melakukan perundingan langsung dengan Amerika Serikat di tengah situasi yang sedang berjalan.

Meskipun demikian, dialog komunikasi tingkat tinggi dilaporkan tetap berlangsung secara bertahap antara pihak Teheran dan Oman.

Hingga kini, sejumlah isu pelik seperti penentuan jalur lintasan kapal, struktur biaya, pembersihan ranjau laut, dan otoritas pengatur masih menjadi perdebatan.