Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan penjelasan penting mengenai polemik pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang perusahaan penggilingan padi.

Ia menegaskan bahwa angka Rp2 triliun per bulan bukanlah keuntungan bisnis normal.

Angka tersebut merupakan estimasi nilai dugaan penipuan terhadap konsumen.

Praktik tersebut melibatkan penjualan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu pemerintah.

Publik diminta untuk fokus pada kejahatannya daripada memperdebatkan besarnya hitungan angka.

Temuan Uji Laboratorium Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian telah melakukan pengujian terhadap 212 merek beras premium yang beredar luas.

Hasil pengujian menunjukkan sekitar 86 persen sampel tidak memenuhi standar mutu beras premium.

Kadar beras patah pada sejumlah sampel tercatat melampaui ketentuan maksimal 14,5 persen.

Bahkan, beberapa sampel mencatatkan kadar beras patah hingga mendekati 60 persen.

Produk tersebut tetap dipasarkan sebagai beras premium dengan harga yang tinggi.

Mentan Amran mengibaratkan praktik ini seperti menjual emas 18 karat dengan klaim 24 karat.

Konsumen membayar harga yang mahal tetapi menerima kualitas barang yang tidak sesuai.

Pemerintah memandang tindakan semacam ini sebagai bentuk penipuan yang harus diproses hukum.

Dasar perhitungan kerugian masyarakat mencapai sekitar Rp98 triliun per tahun.

Volume beras yang tidak memenuhi standar mutu diperkirakan mencapai 10,5 juta ton.

Selisih harga per kilogram memicu potensi kerugian besar bagi masyarakat luas.

Seluruh hasil pengujian dan perhitungan telah diserahkan kepada Satgas Pangan Polri.