Viral Wisatawan 'Dipatok' Tarif Saat Rekam Video di Plang Malioboro, Paguyuban Fotografer Tegas: 'Malioboro Milik Publik, Bukan Monopoli Oknum!'
Ukuran Teks
Sikap Tegas Paguyuban: Fotografer 'Liar' Tidak Memiliki NIK
Menyikapi polemik ini, Pimpinan Paguyuban Blangkon Kreatif, Tekatono atau yang akrab disapa Pak Te, memberikan klarifikasi yang tegas. Saat dihubungi pada Selasa (28/7/2026), ia memastikan bahwa oknum yang melakukan penarikan paksa tersebut sama sekali bukan anggota dari paguyubannya.
"Kalau kami dari kelompok kami kan sudah tertata. Baik juklak (petunjuk pelaksanaan) untuk pekerjaannya harus seperti apa, itu sudah ada aturannya. Nah, kalau kasus yang viral itu, biasanya mereka tidak punya NIK atau Nomor Induk Kebudayaan," imbuh Pak Te dengan nada serius.
Keberadaan NIK menjadi pembeda utama antara fotografer profesional yang menghormati aturan dengan oknum "liar" yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Paguyuban yang ia pimpin telah memiliki standar operasional yang jelas, mulai dari etika pelayanan, penggunaan busana adat yang layak, hingga transparansi harga. Mereka yang tidak terdaftar dalam sistem ini, menurut Pak Te, beroperasi di luar kendali dan berpotensi merugikan wisatawan.
Polemik Kepemilikan Plang: Ancaman Monopoli di Ruang Publik
Isu yang lebih mendalam dari sekadar permintaan uang 5 ribu rupiah adalah klaim kepemilikan atas plang "Malioboro". Pak Te mengungkapkan fenomena mengkhawatirkan di mana banyak pihak yang dengan seenaknya membuat plang bertuliskan "Malioboro", lalu menempatkannya di berbagai titik strategis di kawasan tersebut untuk kepentingan komersial pribadi.
"Dasar pemikiran itu kan keliru, karena Malioboro itu kan milik publik," tegas Pak Te. Ia menggambarkan praktik tidak sehat di mana oknum membeli plang, memasangnya di Malioboro, bahkan memberinya roda agar mudah dipindahkan. Setelah selesai digunakan untuk memungut uang dari wisatawan, plang tersebut dibawa pergi.
Praktik ini, lanjutnya, sangat berbahaya karena berpotensi memonopoli ruang publik. Jika dibiarkan, area yang seharusnya bisa dinikmati secara bebas oleh siapa saja akan berubah menjadi "lahan parkir" komersial oknum tertentu, di mana wisatawan yang ingin berfoto di lokasi tersebut akan selalu dihadang dan diminta bayar.
Update Terbaru
Fokus Bentuk Otot, Tissa Biani Ungkap Alasan Datangi Dokter Gizi
Rabu / 18-11-2026, 13:29 WIB
Tribun Utara GBT Ditutup, Bonek Protes Keputusan Persebaya
Rabu / 18-11-2026, 13:29 WIB
Karakter Frieren: Beyond Journey's End Resmi Meriahkan Game Mahjong Soul
Rabu / 18-11-2026, 13:29 WIB
Google Berikan Akses Gemini Tasks Gratis untuk Ratusan Juta Pengguna
Rabu / 18-11-2026, 13:28 WIB
Mengenal Windows Baseline Protection Alat Baru Cek Standar Keamanan PC
Rabu / 18-11-2026, 13:28 WIB
Messi Asisten Pelatih Argentina di Piala Dunia 2030? Ini Jawaban Scaloni
Rabu / 18-11-2026, 13:27 WIB
Killer Peter Chapter 158 Bahasa Indonesia: Bocoran, Prediksi, dan Jadwal Rilis 21 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 13:25 WIB
BRI Junio x Playtopia Rilis Kartu Debit Khusus Edukasi Keuangan Anak
Rabu / 18-11-2026, 13:21 WIB
Google Gemini Rilis Fitur Agen AI untuk Telepon dan Belanja di Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 13:21 WIB
Apple Maps Hadirkan Fitur Baru di India dengan Tampilan 3D dan Navigasi AR
Rabu / 18-11-2026, 13:21 WIB
Uji Bedah iFixit Ungkap Kendala Perbaikan Perangkat Apple HomeView
Rabu / 18-11-2026, 13:21 WIB
Harapan Pelatih Bali United agar Tim Geypens Tetap Berseragam Timnas
Rabu / 18-11-2026, 13:14 WIB
Rekor Baru PSSI: Empat Timnas Indonesia Tampil di Piala Asia 2027 Sekaligus
Rabu / 18-11-2026, 13:14 WIB
Media Vietnam Soroti Aksi Timnas U-17 Bantai Afghanistan di Kualifikasi
Rabu / 18-11-2026, 13:14 WIB






