Pemerintah Rusia resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk Pavel Durov selaku CEO Telegram.

Pendiri platform pesan instan tersebut kini berstatus sebagai buronan di negara asalnya sendiri.

Badan Keamanan Federal Rusia menyebut langkah ini diambil karena platform tersebut gagal menindak konten terlarang.

Sejumlah kanal, grup, dan bot di platform itu dituding dipakai untuk mengkoordinasikan aksi teror serta sabotase.

Penyelidikan mendalam juga menyoroti dugaan perekrutan remaja untuk aksi kejahatan siber melalui chatbot tertentu.

Pavel Durov secara tegas menolak seluruh tuduhan yang diarahkan kepada dirinya dan platform yang ia pimpin.

Pria berusia 41 tahun tersebut menilai proses penyelidikan ini memiliki motif politik yang kuat.

Ia menduga pemerintah Rusia hanya mencari alasan untuk membatasi akses masyarakat terhadap Telegram.

Ketegangan antara sang pendiri platform dengan otoritas Kremlin ini bukanlah insiden yang pertama kali terjadi.

Sejak awal mendirikan aplikasi tersebut, ia memilih meninggalkan negaranya karena penolakan menyerahkan data.

Otoritas setempat sempat memblokir layanan tersebut pada tahun 2018 akibat masalah enkripsi data.

Layanan pesan itu kemudian kembali dibuka untuk publik pada tahun 2020 tanpa penjelasan rinci.

Investigasi Mendalam dan Ketegangan Panjang dengan Kremlin

Komite Investigasi Rusia saat ini juga tengah mendalami kasus dugaan perekrutan remaja untuk aksi sabotase melalui chatbot Telegram bernama Dayvinchik atau Leo.

Akibat kelalaian dalam menghapus konten serta komunitas tersebut, Pavel Durov dinilai harus ikut bertanggung jawab secara penuh.

Melalui kanal resminya, pria yang kini memegang kewarganegaraan Prancis dan Uni Emirat Arab tersebut menegaskan bahwa langkah hukum ini murni upaya pembatasan akses.

Hubungan panas antara dirinya dan Kremlin sendiri sudah berlangsung sejak awal pendirian aplikasi, di mana ia memilih hijrah ke luar negeri demi melindungi privasi data para penggunanya dari cengkeraman otoritas domestik.