Mantan petinggi PT Dana Syariah Indonesia Mery Yuniarni membacakan nota keberatan atau eksepsi di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Depok.

Melalui kuasa hukumnya Abdul Bari Alkatiri, terdakwa meminta agar pertanggungjawaban hukum perkara ini ditempatkan sesuai dengan waktu peristiwa terjadi.

Mery menegaskan bahwa dirinya sudah tidak lagi memiliki kewenangan operasional di dalam perusahaan setelah menanggalkan jabatannya sebagai direksi.

Ia berharap seluruh beban kegiatan operasional perusahaan seharusnya ditujukan kepada pihak yang memegang kendali penuh pada saat kegiatan itu berjalan.

Dalam pembacaan eksepsinya tersebut, ia mengklaim bahwa belum ada aktivitas penghimpunan maupun penyaluran dana ketika dirinya masih aktif menjabat.

Kegiatan internal campaign yang dipersoalkan juga disebut berlangsung setelah ia mundur dari posisinya tanpa ada pemberitahuan atau keterlibatan.

Permintaan Pembukaan Dokumen Perusahaan

Selain mengajukan eksepsi, Mery secara khusus meminta agar seluruh dokumen operasional PT DSI dibuka secara transparan selama proses persidangan berlangsung.

Dokumen yang diminta meliputi riwayat perubahan pengurus, data lender dan borrower awal, notulen rapat direksi, komunikasi internal, hingga persetujuan proyek.

Langkah tersebut dinilai penting agar majelis hakim dapat menilai secara objektif pihak yang sebenarnya memegang kendali penuh saat peristiwa terjadi.

Meskipun mengajukan nota keberatan, Mery menyatakan dukungannya agar seluruh fakta pengelolaan dana dan aset perusahaan dapat terungkap secara terang.

Perkara dugaan penipuan ini sebelumnya telah menjerat tiga tersangka utama dari jajaran pimpinan perusahaan oleh pihak Bareskrim Polri.

Jaksa penuntut umum mendakwa para terdakwa melakukan penghimpunan dana lewat dugaan proyek fiktif dengan mencatut data penerima investasi.

Kasus penipuan tersebut tercatat menimbulkan kerugian besar bagi ribuan korban dalam rentang waktu operasional antara tahun 2018 sampai 2025.