Kabar mengenai aktris Nikita Mirzani yang diduga bebas memakai handphone di dalam penjara langsung mendapatkan bantahan keras dari pihak kuasa hukum.

Usman Lawara selaku pengacara menegaskan bahwa kliennya sama sekali tidak membawa telepon seluler pribadi ke balik jeruji besi Rumah Tahanan Pondok Bambu.

Tuduhan yang menyebutkan sang artis mendapatkan fasilitas istimewa tersebut dinilai sama sekali tidak mendasar oleh tim kuasa hukum.

Menurut Usman, komunikasi yang dilakukan Nikita dengan pihak keluarga selama ini menggunakan sarana resmi yang disediakan langsung oleh pihak rutan.

Fasilitas komunikasi tersebut dikenal sebagai Wartel Suspas yang pengoperasiannya selalu dipantau secara ketat oleh petugas berwenang.

Penggunaan fasilitas negara itu juga terikat dengan jadwal tertentu yang telah ditetapkan bagi seluruh warga binaan tanpa terkecuali.

Pihak pengacara lantas mempersilakan pihak-pihak yang melontarkan tudingan miring untuk datang langsung melihat fasilitas tersebut.

Nikita Mirzani saat ini sedang menjalani masa hukuman enam tahun penjara setelah permohonan kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung.

Kasus hukum tersebut bermula dari laporan pengusaha kecantikan Reza Gladys atas dugaan pemerasan serta ancaman penyebaran ulasan negatif.

Di tengah masa hukuman yang berjalan, tim kuasa hukum terus berupaya memperjuangkan keadilan melalui proses sidang Peninjauan Kembali.

Perjalanan Kasus Hukum

Persoalan hukum ini berawal dari laporan pengusaha kecantikan Reza Gladys yang menuding adanya pemerasan senilai Rp4 miliar disertai ancaman pencemaran nama baik di media sosial.

Pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita sempat dijatuhi vonis empat tahun penjara dan dibebaskan dari dakwaan tindak pidana pencucian uang.

Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman tersebut menjadi enam tahun penjara setelah menyatakan sang artis terbukti melakukan pencucian uang pada tingkat banding.

Langkah hukum berlanjut hingga Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pada Maret 2026, yang membuat vonis enam tahun penjara tersebut berkekuatan hukum tetap.

Melalui pengajuan Peninjauan Kembali saat ini, tim hukum berupaya membuktikan adanya kekhilafan majelis hakim serta menguji pertentangan putusan dengan pihak asisten yang sebelumnya divonis bebas.