Kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung memicu perlawanan hukum dari kalangan pelaku usaha di negara tersebut.

Hanya beberapa jam setelah aturan resmi diberlakukan, dua perusahaan melayangkan gugatan ke pengadilan.

Langkah hukum ini diambil karena aturan baru itu dinilai melampaui kewenangan hukum pemerintah yang berbasis di Washington.

Dua perusahaan yang mengajukan gugatan tersebut adalah Burlap and Barrel serta Collective Horology.

Berdasarkan laporan The Guardian, gugatan didaftarkan karena kebijakan tarif diprediksi akan mendongkrak biaya operasional usaha.

Sebagian besar produk serta bahan baku kedua perusahaan tersebut memang berasal dari berbagai negara yang terdampak aturan baru.

Ethan Frisch selaku CEO Burlap and Barrel menyatakan bahwa kebijakan tersebut merugikan para pelaku bisnis legal.

Perusahaannya menghadapi potensi pembengkakan biaya logistik akibat mengimpor rempah-rempah dari Kanada, India, Spanyol, Turki, dan Vietnam.

Frisch menilai aturan tarif menghukum bisnis lokal yang bertanggung jawab serta para petani yang selama ini menjalin kerja sama.

Melalui gugatan baru ini, para penggugat berharap kebijakan tarif tersebut dapat dibatalkan sebagaimana sejumlah aturan sebelumnya.

Pemerintahan Trump diketahui mendasarkan kebijakan kontroversial itu pada Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan 1974.

Aturan tersebut memberikan wewenang kepada presiden untuk mengambil tindakan perdagangan terhadap praktik yang dinilai merugikan.

Namun, para penggugat berpendapat pasal itu seharusnya diterapkan secara spesifik terhadap negara atau praktik tertentu saja.

Pemerintah dituding menggunakan ketentuan tersebut sebagai dalih untuk menghidupkan kembali rezim tarif global.

Sebelumnya, kebijakan serupa telah beberapa kali dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Gugatan ini kini menjadi tantangan hukum terbaru yang harus dihadapi oleh kebijakan perdagangan dari pemerintahan Trump.

Jika pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, pemerintah berpotensi menghadapi hambatan besar dalam mempertahankan aturan baru.