Pengusaha Amerika Gugat Tarif Baru Donald Trump ke Pengadilan
Kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung memicu perlawanan hukum dari kalangan pelaku usaha di negara tersebut.
Hanya beberapa jam setelah aturan resmi diberlakukan, dua perusahaan melayangkan gugatan ke pengadilan.
Langkah hukum ini diambil karena aturan baru itu dinilai melampaui kewenangan hukum pemerintah yang berbasis di Washington.
Dua perusahaan yang mengajukan gugatan tersebut adalah Burlap and Barrel serta Collective Horology.
Berdasarkan laporan The Guardian, gugatan didaftarkan karena kebijakan tarif diprediksi akan mendongkrak biaya operasional usaha.
Sebagian besar produk serta bahan baku kedua perusahaan tersebut memang berasal dari berbagai negara yang terdampak aturan baru.
Ethan Frisch selaku CEO Burlap and Barrel menyatakan bahwa kebijakan tersebut merugikan para pelaku bisnis legal.
Perusahaannya menghadapi potensi pembengkakan biaya logistik akibat mengimpor rempah-rempah dari Kanada, India, Spanyol, Turki, dan Vietnam.
Frisch menilai aturan tarif menghukum bisnis lokal yang bertanggung jawab serta para petani yang selama ini menjalin kerja sama.
Melalui gugatan baru ini, para penggugat berharap kebijakan tarif tersebut dapat dibatalkan sebagaimana sejumlah aturan sebelumnya.
Pemerintahan Trump diketahui mendasarkan kebijakan kontroversial itu pada Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan 1974.
Aturan tersebut memberikan wewenang kepada presiden untuk mengambil tindakan perdagangan terhadap praktik yang dinilai merugikan.
Namun, para penggugat berpendapat pasal itu seharusnya diterapkan secara spesifik terhadap negara atau praktik tertentu saja.
Pemerintah dituding menggunakan ketentuan tersebut sebagai dalih untuk menghidupkan kembali rezim tarif global.
Sebelumnya, kebijakan serupa telah beberapa kali dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.
Gugatan ini kini menjadi tantangan hukum terbaru yang harus dihadapi oleh kebijakan perdagangan dari pemerintahan Trump.
Jika pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, pemerintah berpotensi menghadapi hambatan besar dalam mempertahankan aturan baru.
Update Terbaru
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB
Ramalan Zodiak 18 November: Cancer Jaga Sikap, Leo Jemput Peluang Emas
Rabu / 18-11-2026, 05:21 WIB
Sinopsis Line of Duty di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:18 WIB
Euro Truck Simulator 2 Pecahkan Rekor Pemain Berkat DLC Baru
Rabu / 18-11-2026, 05:14 WIB
Noa Nakada Pemain Ultraman Teo Tutup Usia pada Umur 23 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Seri Manga Reading Our Way to a Happy New World Berakhir pada Jilid Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Panduan Menghapus Informasi Pribadi dari Fitur Memori Gemini
Rabu / 18-11-2026, 05:07 WIB
Nonton Drakor Merry Berry Love Episode 7 Sub Indo di KST bukan LK21:
Rabu / 18-11-2026, 05:05 WIB
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB






