Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa ekosistem perdagangan karbon Indonesia telah siap diimplementasikan. Langkah ini bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Atas perintah Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mulai menyempurnakan ekosistem perdagangan karbon dan dapat segera menjalankannya. Hal ini disampaikan Antoni dalam pernyataan yang dikutip oleh ANTARA.

>>> Keluarga Primm Turun Tangan Selamatkan Kota Kasino yang Sekarat

Kementerian Kehutanan akan menerbitkan persetujuan menteri dan memfasilitasi pelepasan kredit karbon kehutanan kepada tiga pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu entitas perhutanan sosial.

Peluncuran perdana akan mencakup volume sekitar 31 juta ton setara CO2 (CO2e). Nilai transaksi total diperkirakan mencapai Rp5 triliun (sekitar US$277,52 juta).

Dari nilai tersebut, diperkirakan akan menghasilkan sekitar Rp500 miliar (US$27,77 juta) dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penyerahan resmi kredit karbon akan dilakukan pada 6 Juli 2026. Acara ini berlangsung tiga hari sebelum peluncuran resmi Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026.

>>> Mantan Taylor Swift, Matty Healy, Ajak Tunangan Makan Siang di Hari Pernikahan Taylor

SRUK akan menjadi infrastruktur utama bagi pasar karbon nasional Indonesia.

Antoni menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari mandat Presiden sebagai mesin pertumbuhan baru untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Pertumbuhan hijau dimanfaatkan agar ada keseimbangan antara pembangunan, ekonomi, dan ekologi.

>>> Gedung Empire State Jadi 'Something Blue' Pernikahan Taylor Swift

Pemerintah Indonesia berulang kali menegaskan komitmennya untuk membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan terintegrasi. Mekanisme ini menjadi kunci untuk memobilisasi pembiayaan iklim global dan pembangunan regional berkelanjutan.