Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengakui masih banyak persoalan dalam pengelolaan aset negara oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Menurutnya, sistem digital yang dimiliki DJKN masih tertinggal dan pelayanan kerap membuat urusan menjadi rumit.

>>> Asus Vivobook 15 (2026) Meluncur, Laptop Pertama dengan Intel Core 5 Series 3

Purbaya menegaskan pembenahan DJKN tidak bisa ditunda jika pemerintah ingin memaksimalkan pengelolaan kekayaan negara dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

Salah satu persoalan utama adalah pengelolaan data aset negara yang belum terintegrasi secara optimal.

Ia mengaku pernah meminta agar seluruh aset negara dipetakan dalam satu sistem digital yang mudah diakses dan interaktif, namun hasilnya masih jauh dari harapan.

"Masih banyak kelemahan di cara kita mengelola kekayaan negara. Saya pernah minta dibuatkan peta di mana semua aset ada di peta itu.

Sudah ada, maju sebagian, tapi masih belum terlalu jelas," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (2/7).

Ia menilai sistem digital DJKN saat ini belum mampu menyajikan informasi aset negara secara interaktif sehingga menyulitkan pengambilan keputusan.

Sebagai contoh, ketika meminta data aset negara yang terbengkalai di Jakarta Pusat, informasi yang ditampilkan dinilai belum memadai.

"Ketika saya minta aset di kawasan Jakarta Pusat yang milik negara yang nganggur, mereka buka petanya, tapi masih belum cukup interaktif menurut saya.

Itu harus diperbaiki ke depan. Padahal DJKN sudah bertahun-tahun berdiri, digitalisasi DJKN masih sangat lambat," ujarnya.

>>> Casio G-Shock vs Apple Watch Ultra 3: Pilih Jam Tangan Tangguh yang Tepat

Purbaya juga menyoroti pengelolaan aset hasil penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).