DPRD Setujui Usulan Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda
Seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat resmi memberikan lampu hijau untuk melanjutkan usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda ke tahapan legislasi berikutnya.
Keputusan ini diambil dalam audiensi antara Komisi I DPRD Jabar dengan akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di Ruang Komisi I, Bandung, Kamis (2 Juli 2026).
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, mengatakan fraksi Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, dan PPP menyatakan setuju.
Sementara Gerindra dan Nasdem memilih mengikuti keputusan bersama.
Rahmat menjelaskan, usulan ini sudah dibahas beberapa kali, namun baru kali ini seluruh fraksi hadir lengkap dan menyampaikan sikap politik secara resmi.
Langkah Selanjutnya
Setelah persetujuan ini, langkah strategis bergantung pada penyempurnaan naskah akademik dan keputusan pimpinan dewan.
Usulan bisa digodok melalui Panitia Khusus (Pansus) atau dikaji secara komisioner di internal Komisi I.
Rahmat mengingatkan bahwa regulasi perubahan nama ini wajib mendapat persetujuan akhir dari pemerintah pusat.
DPRD juga mendorong penguatan identitas lokal pada penamaan kawasan perumahan, tempat wisata, gedung, hingga calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) agar tidak sekadar menggunakan arah mata angin.
"Termasuk calon Daerah Otonomi Baru jangan Barat, Timur, Utara, Selatan. Kira-kira mencerminkan nama Sunda," ujar Rahmat.
Payung hukumnya bisa berupa Perda atau Peraturan Gubernur.
Dukungan Akademisi
Guru Besar Universitas Padjadjaran sekaligus tim pengkaji pengusul, Ganjar Kurnia, menegaskan perubahan nama ke Tatar Sunda memiliki nilai historis, sosiologis, kultural, dan psikologis yang mendalam.
Menurut catatan sejarah, wilayah Tatar Sunda dahulu membentang dari Banten, Jakarta, hingga Cipamali (daerah Tegal) di perbatasan Jawa Tengah.
Ganjar menepis kekhawatiran tentang kerumitan administrasi. Ia mencontohkan perubahan nama Ujung Pandang menjadi Makassar sebagai hal yang lumrah secara birokrasi.
Meski perubahan nama bukan jaminan kesejahteraan ekonomi, Ganjar menekankan pentingnya pembentukan etos kerja baru melalui identitas tersebut.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan telah menerima dan mengkaji naskah akademik usulan ini.
Saat ini, Pemprov Jabar menunggu arahan pimpinan daerah untuk langkah birokrasi selanjutnya sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.
Update Terbaru
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB
Ramalan Zodiak 18 November: Cancer Jaga Sikap, Leo Jemput Peluang Emas
Rabu / 18-11-2026, 05:21 WIB
Sinopsis Line of Duty di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:18 WIB
Euro Truck Simulator 2 Pecahkan Rekor Pemain Berkat DLC Baru
Rabu / 18-11-2026, 05:14 WIB
Noa Nakada Pemain Ultraman Teo Tutup Usia pada Umur 23 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Seri Manga Reading Our Way to a Happy New World Berakhir pada Jilid Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Panduan Menghapus Informasi Pribadi dari Fitur Memori Gemini
Rabu / 18-11-2026, 05:07 WIB
Nonton Drakor Merry Berry Love Episode 7 Sub Indo di KST bukan LK21:
Rabu / 18-11-2026, 05:05 WIB
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB






