Hak Angket Bupati Gowa Diadukan ke Bareskrim, Dinilai Langgar Privasi
Proses hak angket DPRD Gowa terhadap Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang resmi diadukan ke Bareskrim Polri pada Kamis (2/7/2026).
Aduan itu dilayangkan oleh kuasa hukum masyarakat Gowa.
Mereka menilai materi yang dibahas pansus telah masuk ke ranah privat, termasuk dugaan tindak asusila yang disiarkan secara langsung.
Kuasa hukum masyarakat Gowa, Muallim Bahar, menyebut ada tiga pokok persoalan yang diadukan. Pertama, dugaan penyalahgunaan anggaran pansus hak angket DPRD Gowa.
Kedua, siaran langsung dugaan tindak asusila. Ketiga, penyebaran informasi hoaks.
"Kami adalah kuasa masyarakat Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, hadir ke Mabes Polri terkait laporan pidana dari seluruh proses rangkaian hak angket," ujarnya kepada wartawan di Bareskrim Polri.
Muallim menyoroti siaran langsung sidang pansus yang membahas dugaan asusila Bupati Gowa. Menurutnya, hal itu berpotensi melanggar privasi karena materi yang dibahas belum pernah diputus secara hukum.
"Yang kedua adalah penyiaran secara langsung dugaan asusila yang dilakukan, yang diduga dilakukan oleh Bupati Gowa yang disiarkan secara langsung," tuturnya.
Ia juga mengaku heran dengan materi dugaan asusila yang dibuka dalam forum pansus dan disiarkan ke publik.
Menurutnya, perkara semacam itu bahkan tidak dibuka secara umum dalam sidang pengadilan.
"Pengadilan umum saja itu kan tertutup secara umum kalau sidang (perkara) asusila, sidang cerai saja kan itu tertutup secara umum, ini DPRD (Gowa) menelanjangi.
Ini yang kami anggap (menyalahi aturan), makanya kami laporkan institusinya," ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang juga menyatakan keberatan atas pembahasan pansus hak angket yang dinilainya telah masuk ke ranah pribadi.
Ia menegaskan fungsi pengawasan DPRD seharusnya tetap berada dalam koridor kebijakan publik.
Hak angket DPRD Gowa saat ini menyoroti tiga isu, yakni dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pencabutan beasiswa doktoral, dugaan penyimpangan pengadaan seragam sekolah gratis, serta dugaan perbuatan tercela yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Update Terbaru
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Peluang Aprilia gagalkan ambisi juara dunia Marc Marquez
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Petani Boleh Jual Jagung Di Atas HPP, Ini Penjelasan Bapanas
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Loyalitas ke Presiden Prabowo Jadi Penentu Utama Posisi Cawapres
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB






