Pemerintah Singapura memberikan tanggapan resmi terkait langkah Indonesia menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk tiga komoditas sumber daya alam strategis.

Kebijakan tersebut mencakup tata kelola ekspor kelapa sawit, batu bara, serta paduan besi melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

>>> Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi Jadi Unggulan di Libema Terbuka 2026

Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong, menyatakan bahwa pihaknya memahami prioritas serta tantangan setiap negara dalam mengelola komoditas masing-masing.

Singapura berkomitmen untuk tetap menjadi mitra strategis dan menjaga kelancaran rantai pasok perdagangan antarnegara agar tidak terganggu oleh regulasi terbaru tersebut.

"Singapura akan bekerja bersama dengan Indonesia untuk memastikan Indonesia terus menjadi sebuah tujuan investasi yang menarik untuk Singapura," ujar Gan dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Pemerintah Singapura juga akan mengarahkan para pelaku usaha mereka untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru ini.

Langkah penyesuaian dilakukan demi merumuskan formula kerja sama terbaik agar aktivitas perdagangan timbal balik tetap tumbuh positif.

"Kita akan terus bekerja bersama dengan perusahaan Singapura untuk mencari cara bekerja bersama dengan Indonesia. Untuk memastikan ekspor kita ke Indonesia akan terus berkembang," jelasnya.

>>> Telkom Buyback Saham Rp4 Triliun dan Bagikan Dividen, Analis Optimistis

Klarifikasi Danantara

Di sisi lain, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memberikan klarifikasi mengenai peran operasional anak usahanya dalam kebijakan ini.

Lembaga tersebut memastikan bahwa pembentukan badan ekspor ini bukan merupakan bentuk monopoli perdagangan seperti yang pernah terjadi pada masa lalu.

Pihak berwenang menjamin kehadiran lembaga baru ini murni untuk aspek penjaminan mutu dan layanan tanpa memotong margin keuntungan para pengusaha komoditas.

"Kita tidak mungkin melakukan itu dan yang dimasukkan dengan margin untuk tahap pertama ini adalah untuk layanan yang kita berikan, hanya layanan.

Contohnya misalkan untuk memastikan bahwa itu benar tentu ada inspeksi misalkan.

>>> Dewan Ekonomi Nasional Laporkan Risiko Pelemahan Rupiah ke Presiden

Jadi harganya itu bukan margin, kemudian kita seolah-olah jadi calo ngambil margin, itu bukan demikian," ungkap COO BPI Danantara, Dony Oskaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).