Kebijakan Pajak Mobil Listrik Dinilai Mengancam Investasi dan Target Elektrifikasi Nasional
Kebijakan pemungutan pajak kendaraan listrik oleh pemerintah daerah menuai kritik dari kalangan ekonom. Aturan tersebut dinilai berpotensi menghambat percepatan adopsi mobil listrik di Indonesia.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 justru bertentangan dengan agenda nasional dalam mendorong elektrifikasi kendaraan.
Ketidakpastian Regulasi Dinilai Ganggu Iklim Investasi
Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menyebut kebijakan ini menciptakan ketidakpastian karena kewenangan pajak diserahkan ke pemerintah daerah.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan aturan antarwilayah yang dinilai mengganggu kepastian usaha bagi investor.
Dalam penjelasannya, Andry mengungkapkan bahwa investasi di sektor kendaraan listrik dalam tiga tahun terakhir telah mencapai sekitar USD 2,73 miliar atau setara Rp44,23 triliun.
Menurut dia, nilai investasi tersebut masih berpotensi terus meningkat jika didukung oleh kebijakan yang konsisten.
Potensi Ekonomi Besar Terancam
INDEF memperkirakan pengembangan ekosistem kendaraan listrik dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.
- Tambahan Produk Domestik Bruto hingga Rp225 triliun
- Penciptaan sekitar 1,9 juta lapangan kerja
- Penguatan industri manufaktur dalam negeri
Proyeksi tersebut ditargetkan dapat tercapai pada 2030 apabila pengembangan industri berjalan tanpa hambatan regulasi.
Namun, Andry mengingatkan bahwa ketidakpastian aturan bisa membuat investor mengalihkan modal ke negara lain yang menawarkan insentif lebih kompetitif, seperti Vietnam.
Risiko Perlambatan Adopsi Kendaraan Listrik
Selain berdampak pada investasi, kebijakan pajak ini juga dinilai dapat memperlambat minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik.
Ia menegaskan bahwa insentif masih sangat dibutuhkan untuk mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan tersebut.
Penghapusan kepastian bebas pajak dinilai akan menambah beban konsumen di awal pembelian.
- Bea balik nama dapat mencapai sekitar Rp48 juta untuk mobil seharga Rp400 juta
- Pajak tahunan diperkirakan sekitar Rp5 juta
Kondisi ini dinilai berpotensi mengurangi daya tarik kendaraan listrik di pasar domestik.
Update Terbaru
Borneo FC Naik ke Peringkat 3 Klasemen ASEAN Club Championship Usai Kalahkan Manila Digger
Kamis / 19-11-2026, 00:42 WIB
Sindikat Curanmor Simpan Motor Curian di Parkiran Mal Jakbar, Polisi Perketat Pengawasan
Kamis / 19-11-2026, 00:42 WIB
Bilal Hasan Akui Kekalahan di UFC 334 Meski Gurule Babak Belur
Kamis / 19-11-2026, 00:42 WIB
Pemprov Jatim Nonaktifkan Kepala DLH Nurkholis Usai Ditahan Kejati
Kamis / 19-11-2026, 00:42 WIB
SEA Games 2027 Tabrakan dengan FIFA Matchday, Herdman Harus Bagi Fokus Timnas
Kamis / 19-11-2026, 00:42 WIB
Tekad Bulat Mauricio Pochettino Tangani Manchester United hingga 2029
Kamis / 19-11-2026, 00:36 WIB
Fakta Jabatan Hashim Adik Prabowo di Balik Isu Relokasi Badak Jawa
Kamis / 19-11-2026, 00:36 WIB
Serum Anti-Aging Wardah Retinol Vs Retinal Pilihan Perawatan Kulit
Kamis / 19-11-2026, 00:35 WIB
Kenapa NIK Tidak Masuk Daftar BSU 2026? Ini Faktor Penyebabnya
Kamis / 19-11-2026, 00:35 WIB
Borneo FC Menang 1-0 atas Manila Digger, Asgal Habib Jadi Pahlawan Debut Sergio Farias
Kamis / 19-11-2026, 00:34 WIB
One UI 9.5 Beta Hadirkan Fitur Baru dan Ketersediaan Perdana di Enam Negara
Kamis / 19-11-2026, 00:28 WIB
Golkar Ingatkan Wapres Baru Pengganti Gibran Tak Jadi Matahari Kembar
Kamis / 19-11-2026, 00:21 WIB
Pochettino Resmi Latih MU, Neville Sarankan Jual Enam Pemain Termasuk Rashford
Kamis / 19-11-2026, 00:21 WIB
Kopi dan Performa Seksual Pria: Kafein Bisa Turunkan Risiko Disfungsi Ereksi
Kamis / 19-11-2026, 00:21 WIB






