1. Lokasi Pemasangan
Kantor Pemerintahan: Foto resmi wajib dipasang di semua kantor pemerintahan, termasuk kementerian, lembaga negara, serta kantor daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota.
Sekolah dan Lembaga Pendidikan: Pemasangan foto di sekolah juga menjadi tradisi sebagai simbol kepemimpinan nasional.
Kantor Swasta dan Ruang Publik: Di beberapa tempat umum dan kantor swasta, foto ini dapat dipasang sebagai bentuk penghormatan terhadap pemimpin negara.
2. Tata Cara dan Etika Pemasangan
Tempat yang Layak: Foto harus dipasang di lokasi yang terhormat, biasanya di ruang utama atau ruang pertemuan formal agar dapat dilihat oleh publik atau tamu.
Urutan Penempatan: Dalam pemasangan, foto Presiden ditempatkan di sebelah kiri dari sudut pandang yang melihat, sementara foto Wakil Presiden berada di sebelah kanan.
Ketinggian dan Simetri: Pemasangan sebaiknya dilakukan di ketinggian yang tepat, biasanya di atas mata, dan harus simetris untuk menjaga estetika.

Baca juga: 10 Tanda Jam Koma yang Sedang Viral di TikTok Bagi Kalangan Gen Z: Kehilangan Konsentrasi Jadi Fokus Utama?
3. Ukuran dan Format Foto
Ukuran Standar: Kementerian Sekretariat Negara menyediakan beberapa ukuran foto, yang umum digunakan adalah 40 x 60 cm atau 50 x 70 cm, sesuai dengan kebutuhan.
Resolusi Tinggi: Foto yang dipasang harus memiliki resolusi tinggi untuk memastikan kualitas yang baik.
4. Perlakuan terhadap Foto
Penggunaan yang Layak: Foto Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh diperlakukan dengan tidak pantas. Pemasangan di tempat yang tidak sesuai bisa mengurangi kehormatan foto tersebut.
Perawatan: Foto harus dirawat agar tetap bersih dan tidak pudar. Jika foto sudah tidak layak, harus diganti dengan yang baru.
5. Pedoman dari Kementerian Sekretariat Negara
Setiap kali ada pelantikan presiden dan wakil presiden baru, Kementerian Sekretariat Negara biasanya mengeluarkan pedoman teknis terkait pemasangan foto, ukuran, dan lokasi pemasangan yang harus dipatuhi.***