Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyiapkan skema top-up anggaran bagi pemerintah daerah yang kesulitan membayar belanja pegawai, termasuk gaji aparatur sipil negara (ASN).

Namun, bantuan tersebut baru akan diberikan setelah pemerintah pusat menyelesaikan proses rekonsiliasi data bersama Kementerian Keuangan.

>>> Pemukim Israel Serang Desa di Tepi Barat, Bakar Dua Masjid dan Rumah Warga

Tito menegaskan tidak ada opsi bagi pemda untuk merumahkan pegawai atau menunda pembayaran gaji PNS akibat keterbatasan anggaran.

"Saya sudah menyampaikan pernyataan bahwa tidak ada opsi untuk, tidak boleh ada opsi untuk merumahkan atau tidak membayar pegawainya," ujarnya di Jakarta, Senin (27/7).

Sebelum mengajukan bantuan, Tito meminta seluruh pemda melakukan efisiensi belanja terlebih dahulu.

Menurut dia, masih terdapat sejumlah daerah yang memiliki ruang untuk memangkas belanja operasional maupun biaya pemeliharaan.

>>> Vietnam Sembunyikan 'Badai Bola Mati' untuk Hadapi Indonesia di Piala AFF 2026

Contohnya, hasil evaluasi di Kota Tidore Kepulauan menunjukkan pos belanja operasional dan pemeliharaan masih bisa disederhanakan untuk menutup kekurangan anggaran belanja pegawai.

Selain efisiensi, Tito juga mendorong daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Ia mencontohkan Kota Pekanbaru yang berhasil menaikkan PAD dari Rp800 miliar pada 2024 menjadi Rp1,2 triliun pada 2025 melalui penyederhanaan birokrasi pembayaran pajak dan retribusi.

>>> Truk Trailer Tabrak Rumah Warga di Pasuruan, Tiga Tewas dan Dua Luka Berat

Tito juga meminta Kementerian Keuangan mempercepat penyaluran dana bagi hasil (DBH) bagi daerah yang masih memiliki hak penerimaan.

Skema top-up akan menjadi opsi terakhir apabila daerah telah melakukan efisiensi, tidak memiliki ruang peningkatan PAD, serta tidak memperoleh DBH yang cukup.

Saat ini, Kemendagri dan Kemenkeu masih melakukan rekonsiliasi data untuk menentukan daerah yang benar-benar membutuhkan tambahan anggaran.

Tito belum bersedia mengungkap jumlah daerah yang berpotensi menerima top-up maupun besaran anggarannya.

>>> Etomidate: Bareskrim Bekuk Kasat Narkoba Tangsel dan 5 Anggota

Pemerintah menargetkan proses pencocokan data dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu minggu.