Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong penguatan kepemimpinan perempuan yang transformatif dan inspiratif di lingkungan pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Ribka saat menjadi narasumber dalam Women's Leadership Forum 2026 bertema "Breaking Barriers, Building Impact" di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin (27/7).

>>> Polisi Pastikan Tak Ada Racun di Klinik Jaksel Terkait Kematian Sutrimo

Menurut Ribka, transformasi menjadi kata kunci untuk melahirkan perempuan yang mampu menjadi penggerak perubahan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Komitmen tersebut sejalan dengan Asta Cita keempat yang mendorong penguatan pembangunan sumber daya manusia, termasuk pemberian kesempatan setara bagi perempuan dalam kepemimpinan.

"Saat ini Bapak Presiden sedang giatnya memberikan peluang kepada kita semua, khususnya perempuan, harus terjadi transformasi," ujar Ribka.

Ia menambahkan, perempuan diberikan tanggung jawab untuk mempengaruhi sistem, membuat regulasi, dan kebijakan.

>>> Sponsor Piala Presiden 2026 Capai Rp60 Miliar, Ara Yakin Bertambah

Dari 552 daerah di Indonesia, jumlah perempuan yang menjadi kepala daerah cukup signifikan.

Namun, Ribka mengingatkan tantangan tidak hanya soal jumlah, tetapi juga pemerataan distribusi kewenangan dalam jabatan strategis.

Berkaca dari pengalamannya, Ribka menilai semakin tinggi posisi kepemimpinan, semakin sedikit perempuan yang berhasil mencapainya. Hal itu dipengaruhi berbagai faktor.

Ia meyakini perempuan perlu memiliki motivasi, perencanaan hidup yang jelas, dan terus meningkatkan kapasitas, termasuk melalui pendidikan.

>>> Polri Beri Jaminan: Semua Anggota Terlibat Narkoba Akan Diproses

Ribka mendorong riset yang melibatkan BRIN dan LAN untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut. Hasil kajian diharapkan menjadi masukan bagi Kemendagri, Kementerian PANRB, dan Kementerian PPPA.

"Kita ingin menaikkan kuantitasnya, tetapi kualitasnya juga kita perbaiki," tutur Ribka.

Ia menekankan pentingnya penyusunan kebijakan berbasis data yang kuat. Data menjadi landasan dalam memengaruhi kebijakan dan menyusun regulasi yang mempercepat transformasi kepemimpinan perempuan.

Ribka menyatakan bahwa regulasi yang baik harus diikuti implementasi yang efektif. "Kita sering evaluasi terus di mana yang gagal dalam kepemimpinan ini.

>>> KPK Pastikan Perlakuan Sama untuk Febrie Adriansyah di Rutan

Ini sangat membutuhkan leadership yang memiliki vision yang transformatif," pungkasnya.