Perusahaan listrik di sejumlah negara bagian AS mulai mempertimbangkan penggunaan hak eminent domain—kewenangan pemerintah untuk menyita lahan tanpa izin pemilik—demi membangun infrastruktur transmisi yang memasok listrik ke pusat data kecerdasan buatan (AI).

Peringatan ini disampaikan oleh Aaron Walayat, pakar hukum dari University of Dayton, dalam tulisannya di The Conversation.

>>> Buronan Kasus Pemerkosaan Bersembunyi sebagai Eksekutif Farmasi Selama 20 Tahun

Jika pemilik lahan menolak kompensasi yang ditawarkan perusahaan listrik, perusahaan dapat meminta pemerintah daerah untuk menyita lahan tersebut dengan alasan "kepentingan umum" dan membayar "ganti rugi yang layak".

Proses penyitaan ini disebut condemnation, dan biasanya dilakukan oleh pemerintah negara bagian atau lokal.

Namun, perusahaan yang berstatus "common carrier" seperti listrik dan air juga bisa menjalankan kewenangan ini jika didelegasikan oleh pemerintah.

Preseden Hukum dan Kontroversi

Meski banyak negara bagian memberlakukan pembatasan ketat, pengadilan umumnya mengizinkan perusahaan utilitas menggunakan hak eminent domain.

Bahkan, pengadilan pernah mengizinkan pembongkaran rumah atas nama "kepentingan umum" dan pembangunan ekonomi.

Pada 2005, Mahkamah Agung AS memenangkan kota New London, Connecticut, yang menyita rumah untuk proyek pengembangan swasta di sekitar fasilitas Pfizer.

Proyek itu tak pernah terwujud, dan 45 negara bagian kemudian memperketat undang-undang eminent domain.

>>> Meta Larang Pengguna yang Melecehkan dengan Kacamata AI

Walayat mencatat bahwa Mahkamah Agung South Dakota dan Vermont mendukung penyitaan oleh perusahaan listrik karena jalur transmisi mereka memasok energi ke pelanggan dalam negara bagian dan memperkuat jaringan listrik lokal.

Namun, pada 1984 Mahkamah Agung Mississippi menolak penyitaan karena jalur transmisi dari Mississippi ke Louisiana tidak memberi manfaat bagi pelanggan Mississippi.