Trump Hentikan Regulasi Limbah Beracun, Klaim Tak Ancam Kesehatan
Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali mengambil langkah kontroversial di bidang lingkungan.
Kali ini, Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) memutuskan untuk membatalkan regulasi yang dirancang membatasi penggunaan limbah lumpur beracun sebagai pupuk.
>>> Kamera Flock Disembunyikan di Objek Jalan untuk Hindari Perusakan
Keputusan itu diambil dengan mengabaikan temuan penelitian terbaru yang menunjukkan risiko kanker bagi petani dan konsumen.
Penelitian yang diterbitkan kurang dari dua tahun lalu itu menemukan bahwa kandungan bahan kimia PFAS di atas 1 bagian per miliar dalam lumpur limbah sudah meningkatkan risiko kanker.
PFAS dikenal sebagai "bahan kimia abadi" karena tidak mudah terurai di lingkungan. Zat ini banyak digunakan dalam produk industri dan rumah tangga, serta dapat terakumulasi dalam tubuh manusia.
EPA: Data Tidak Menunjukkan Dampak Luas
Dalam draf memorandum sembilan halaman, EPA menyatakan bahwa penelitian sebelumnya menciptakan "kesalahpahaman" bahwa semua praktik penggunaan lumpur limbah akan berdampak negatif pada publik.
"Saat ini data tidak menunjukkan bahwa ada dampak luas terhadap pasokan pangan dari lumpur limbah yang mengandung PFOA dan PFOS di tingkat nasional," tulis EPA.
Badan itu juga mengklaim bahwa lumpur limbah hanya diaplikasikan pada kurang dari 1 persen lahan pertanian AS setiap tahun.
>>> Investor Bersiap Raup Untung Besar saat Ekonomi AS Ambruk
Namun, para kritikus meragukan klaim tersebut. Laura Dumais, pengacara dari organisasi nirlaba Public Employees for Environmental Responsibility, menyebut langkah EPA mengejutkan.
"Pada dasarnya mereka mengatakan: nyawa petani tidak penting," ujar Dumais kepada The Guardian.
EPA juga mengakui bahwa sekitar 20 persen lumpur limbah yang dikelola setiap tahun dijual langsung ke publik atau diaplikasikan di lokasi yang mungkin terpapar masyarakat.
Sebagai gantinya, EPA menyarankan warga untuk "meneliti pemasok lumpur limbah" dan menghindari aplikasi di area yang mungkin diakses anak-anak.
Keputusan ini dinilai sebagai pengabaian total terhadap tugas EPA melindungi kesehatan publik.
>>> Cara Ambil Bansos dan Subsidi Lewat Koperasi Desa Merah Putih Mulai September 2026
Dumais menambahkan, "Solusi EPA adalah 'lakukan riset sendiri — kami tidak akan mengatur apa pun, jadi jika Anda pikir itu berbahaya, cari tahu sendiri.'"
Update Terbaru
Kisah Masa Kecil Sandara Park, Nyaris Tak Bicara 10 Tahun di Filipina
Senin / 27-07-2026, 23:07 WIB
John Park Bongkar Rahasia Bisa Masuk Klub Malam Berghain di Berlin
Senin / 27-07-2026, 23:07 WIB
Young K DAY6 Ungkap Makna di Balik Album Solo Kedua YOUNGEST
Senin / 27-07-2026, 23:07 WIB
Vernon dan DK SEVENTEEN Umumkan Jadwal Resmi Wajib Militer
Senin / 27-07-2026, 23:00 WIB
BabyMonster Siap Rilis Video Musik MOON pada 3 Agustus Mendatang
Senin / 27-07-2026, 23:00 WIB
Perjalanan Emosional Ibu dan Anak dalam The Journey to Gyeongju
Senin / 27-07-2026, 23:00 WIB
Festival musik global Fanomenon siap digelar Korea Selatan di LA pada 2028
Senin / 27-07-2026, 23:00 WIB
Boy band NouerA kembali lewat EP keempat berjudul .exe dengan konsep cinta
Senin / 27-07-2026, 22:56 WIB
Kecelakaan Maut Ferrari SF90 Terbelah Dua di Australia, Pengemudi Selamat
Senin / 27-07-2026, 22:56 WIB
Eks Insinyur VW Didakwa Insider Trading Saham Rivian dan Cari Batas Waktu Hukum
Senin / 27-07-2026, 22:56 WIB
Barclays, Halifax, dan Lloyds Alami Gangguan Massal Akses Rekening
Senin / 27-07-2026, 22:56 WIB
Susunan Pemain Laga Indonesia vs Kamboja: Debut Baker Warnai Lini Depan Garuda
Senin / 27-07-2026, 22:49 WIB
Danantara Masuk KSSK, Prabowo Ingin Kebijakan Ekonomi Lebih Luas
Senin / 27-07-2026, 22:49 WIB
Sebut AS Geng Mafia dan Abaikan Hukum, Iran Ajukan Syarat Diplomasi
Senin / 27-07-2026, 22:49 WIB







