"Dokumen kerja sama ekonomi strategis tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen kedua negara dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan," kata Airlangga.

Kerangka kerja ini dirancang untuk mendorong perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi bilateral. Inggris juga menyatakan komitmen mendukung aksesi Indonesia ke OECD melalui bantuan teknis dan dialog kebijakan.

Kedua negara terus memperkuat kerja sama di sektor strategis seperti energi bersih, semikonduktor, pendidikan tinggi, ekonomi digital, dan pengembangan sumber daya manusia.

Menko Airlangga menegaskan Indonesia tetap memprioritaskan jalur multilateral karena memberikan akses pasar terbuka dan berbasis aturan. Namun, peluang pembentukan Bilateral Free Trade Agreement (FTA) tetap terbuka sebagai alternatif.

Keanggotaan CPTPP mencakup 12 negara dengan total pasar 600 juta penduduk.

Blok ini mewakili sekitar 15 persen PDB global, dengan anggota seperti Jepang, Kanada, Australia, Inggris, Singapura, dan Meksiko.

Keanggotaan Indonesia diharapkan memberikan manfaat melalui pengurangan hambatan tarif ekspor dan kepastian perdagangan. Pelaku usaha juga diuntungkan oleh ketentuan perdagangan digital modern dan kemudahan prosedur kepabeanan.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, aksesi ini menjadi momentum reformasi regulasi dalam negeri. Penyederhanaan ketentuan dilakukan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing nasional, termasuk bagi UMKM.

"Indonesia bukan negara pertama di ASEAN, tetapi Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Singapura sudah menjadi anggota ekonomi CPTPP.

>>> 5 Rekomendasi Sepeda Lipat Tangguh dan Ringkas Mulai Rp1 Jutaan

Tentunya kita berharap sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan satu-satunya negara G20 di ASEAN, keanggotaan CPTPP akan memperkuat posisi Indonesia," pungkas Airlangga.