Jaksa Agung Louisiana Liz Murrill secara resmi didakwa oleh dewan juri New Orleans atas 16 tuduhan pidana.

Dakwaan ini terkait dugaan upayanya mengintimidasi pejabat setempat yang menentang undang-undang perombakan peradilan.

>>> Penyanyi Country Jillian Cardarelli Berjuang Melawan Kanker Payudara

Menurut laporan The Guardian, Murrill yang merupakan anggota Partai Republik didakwa karena diduga mengancam delapan pejabat New Orleans, termasuk Wali Kota Helena Moreno dan Jaksa Wilayah Jason Williams.

Ancaman tersebut berupa peringatan bahwa mereka bisa dicopot dari jabatannya.

Peringatan itu terkait dengan penolakan publik para pejabat terhadap undang-undang yang menghapus posisi panitera pengadilan pidana Orleans Parish.

Perubahan struktural ini terjadi tak lama setelah Calvin Duncan, yang menghabiskan puluhan tahun di penjara akibat vonis salah, memenangkan posisi tersebut dengan 68% suara.

Gubernur Landry Bela Murrill

Gubernur Partai Republik Jeff Landry mendorong para legislator untuk menyetujui undang-undang tersebut hanya beberapa hari sebelum Duncan dijadwalkan menjabat.

Para pendukung melihat penghapusan jabatan itu sebagai upaya konservatif untuk mengesampingkan suara demokratis di wilayah yang mayoritas penduduknya berkulit hitam.

>>> Fitur Kesehatan Galaxy Watch Dihapus, Samsung Bungkam

Gubernur Landry dengan tegas membela jaksa agung setelah pengumuman dakwaan.

Ia secara terbuka mengecam kondisi sistem peradilan pidana New Orleans saat ini, menyebutnya sebagai "sirkus yang paling parah".

Landry berkomitmen untuk menyelesaikan situasi ini dengan cepat dengan berjanji akan memberikan pengampunan atas 16 tuduhan pidana yang dihadapi Murrill "secepat yang diizinkan hukum".

Asosiasi Jaksa Agung Partai Republik juga mengeluarkan pernyataan yang mengutuk dakwaan dewan juri tersebut. Organisasi politik nasional itu menyebut dakwaan itu "sama keterlaluannya dengan berbahaya".

Mereka menyatakan bahwa Murrill hanya menjalankan tugas resminya dengan mengomunikasikan parameter kebijakan negara bagian yang baru, yaitu "mengeluarkan opini hukum dan memperingatkan pejabat publik tentang undang-undang tersebut".

>>> Folarin Balogun Dipastikan Absen Lawan Belgia di 16 Besar Piala Dunia

Sebaliknya, para kritikus jaksa agung berpendapat bahwa peringatan resminya adalah upaya terencana untuk memaksakan kepatuhan terhadap restrukturisasi pengadilan lokal yang diamanatkan negara bagian.