Pada tahun fiskal 2024/2025, Charles tercatat membayar pajak sebesar £12,9 juta atau sekitar US$17 juta (Rp280 miliar).

Nilai tersebut menempatkannya di antara 100 pembayar pajak terbesar di Inggris.

Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai £11,7 juta. Sejak naik takhta pada 2022, total pajak yang telah dibayarkan Charles telah melampaui £30 juta.

>>> Hasil Kolombia vs Portugal 0-0 di Piala Dunia 2026, Ronaldo Cs Tantang Kroasia di Babak 32 Besar

Secara hukum, raja Inggris sebenarnya tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan, pajak keuntungan modal, maupun pajak warisan.

Namun, mengikuti tradisi yang dimulai Ratu Elizabeth II sejak 1993, Charles secara sukarela tetap membayar pajak.

Sumber utama pendapatan pribadi Charles berasal dari Kadipaten Lancaster, aset kerajaan yang menghasilkan sekitar £25,2 juta pada tahun fiskal 2025/2026.

Selain itu, ia juga memperoleh pemasukan dari berbagai investasi dan kepemilikan pribadi lainnya.

Di luar pendapatan tersebut, keluarga kerajaan juga menerima Sovereign Grant atau Hibah Kedaulatan dari pemerintah Inggris untuk membiayai operasional kerajaan, termasuk gaji staf, pemeliharaan istana, serta perjalanan resmi.

Nilai hibah tersebut diperkirakan mencapai £137,9 juta pada tahun fiskal 2026/2027.

Namun, Chalmers mengatakan dana tersebut akan dipangkas menjadi £100 juta mulai tahun 2027/2028 atas permintaan Raja Charles sendiri dan akan dipertahankan pada level tersebut hingga 2031/2032.

"Ini bukan cek kosong," kata Chalmers seraya menegaskan terdapat berbagai mekanisme pengawasan untuk memastikan penggunaan dana publik tetap proporsional.

Sementara itu, pewaris takhta Inggris, Pangeran William, tercatat membayar pajak sebesar £7,76 juta pada tahun fiskal 2024/2025.

Kantornya juga mengungkapkan bahwa William menginstruksikan agar pendapatan sewa senilai £1,5 juta dari sebuah penjara yang telah ditutup dialokasikan untuk masyarakat setempat.

>>> Jadwal Bioskop Trans TV 29 Juni - 5 Juli 2026

Meski demikian, baik Raja Charles maupun Pangeran William masih menghadapi kritik terkait praktik penarikan sewa dari sejumlah institusi publik, termasuk militer, layanan kesehatan, dan sekolah yang berdiri di atas lahan milik kerajaan.