Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyoroti besarnya nilai ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai US$99 miliar pada 2025.

Ia menegaskan angka tersebut belum otomatis menjadi kekuatan nasional jika manfaatnya lebih banyak dinikmati pihak asing.

>>> IHC RS PELNI dan Imperial College London Siapkan Pemimpin RS Hadapi Disrupsi AI

Dalam acara Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026), Meutya mengungkapkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia setara sepertiga dari total ekonomi digital ASEAN.

Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai kontributor terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Meski demikian, Meutya mengingatkan bahwa nilai tersebut belum mencerminkan kekuatan nasional. "Angka itu belum menjadi sebuah kekuatan.

Angka yang terefleksi dalam pertumbuhan ekonomi dan produktivitas itulah yang harus kita capai," ujarnya.

Strategi Retensi Nilai dan Fair Share

Pemerintah mendorong strategi value retention atau retensi nilai untuk memastikan manfaat ekonomi digital tidak lebih banyak mengalir ke luar negeri.

Meutya menekankan perlunya pembagian manfaat yang lebih adil (fair share) antara perusahaan platform global, penyedia infrastruktur digital nasional, dan pelaku ekonomi dalam negeri.

>>> Prabowo Ungkap Alasan Tutup Ratusan BUMN: Dipakai Tutupi Korupsi, Negara Hemat Triliunan

"Harus ada pembagian yang lebih adil dengan perusahaan-perusahaan global.

Jangan sampai nilai ekonomi digital Indonesia tinggi, tetapi pencatatannya justru berada di kantor pusat platform yang berada di luar negeri.

Itu sama saja kehilangan potensi besar, bukan menjadi kekuatan," tegasnya.

Selain retensi nilai, pemerintah juga berupaya mendorong transformasi digital yang berdampak langsung pada sektor riil seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan layanan publik.

Meutya menilai keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari besarnya nilai ekonomi digital yang dirilis lembaga internasional.

>>> Prabowo Akan Tutup 700-800 BUMN yang Merugi, Ini Sektornya

"Tujuan akhirnya bukan angka-angka di atas kertas yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat asing, tetapi apa yang dirasakan oleh para petani, nelayan, pelajar, dan anak-anak muda kita," tuturnya.