PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mengumumkan kesiapan pembayaran kupon untuk enam seri surat utang yang jatuh tempo pada Selasa, 23 Juni 2026.

Surat utang tersebut meliputi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 Seri A, B, dan C, serta Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2025 Seri A, B, dan C.

>>> Francisco Conceicao: Pemain Portugal Tak Wajib Oper Bola ke Cristiano Ronaldo

Nilai pokok obligasi Seri A mencapai Rp562,5 juta dengan bunga 6%, Seri B sebesar Rp2,64 miliar dengan bunga 6,5%, dan Seri C bernilai Rp5,06 miliar dengan bunga 6,75%.

Sementara itu, Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Seri A memiliki nilai Rp750 juta dengan bagi hasil 6%, Seri B senilai Rp2,43 miliar dengan bagi hasil 6,5%, dan Seri C bernilai Rp5,06 miliar dengan bagi hasil 6,75%.

Seluruh pembayaran instrumen keuangan ini menggunakan mata uang rupiah.

Dana untuk pembayaran bunga ketiga dari seluruh seri surat utang tersebut telah dialokasikan ke rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sejak Jumat, 19 Juni 2026.

Sekretaris Perusahaan BSDE, Ricardo Arif Dharmawan, menyatakan bahwa perseroan telah menempatkan total dana pembayaran bunga ke-3 ke rekening KSEI pada tanggal tersebut.

Di pasar modal, saham BSDE berada di level Rp565 per saham pada Senin, 22 Juni 2026 pukul 14.30 WIB.

>>> Apple Watch Lawas Tak Dapat watchOS 27, Ternyata Ini Sebabnya

Angka ini mencerminkan penurunan 20,98% dan terkoreksi 37,57% secara year to date (YTD).

Langkah pembayaran kupon ini diambil setelah perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen dari tahun buku 2025 dalam RUPST pada 17 Juni 2026.

Pemegang saham menyetujui alokasi laba bersih Rp2,55 triliun untuk dana cadangan sebesar Rp2,00 miliar, sedangkan sisanya sebesar Rp2,54 triliun dibukukan sebagai laba ditahan.

Direktur BSDE, Hermawan Wijaya, mengatakan bahwa laba ditahan tersebut akan digunakan untuk memperkuat modal kerja dan mendukung pengembangan usaha.

Manajemen menilai penahanan laba bersih ini menjadi strategi krusial untuk membiayai proyek baru serta memperluas kepemilikan aset tanah.

>>> HUT Jakarta ke-499, Transjakarta, MRT, dan LRT Cuma Rp1

Kebijakan permodalan tersebut juga ditujukan untuk menjaga fleksibilitas keuangan perusahaan dalam menangkap peluang bisnis masa depan.