Mahasiswa yang berdemo di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat malam (19/06/2026) menyoraki Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Sufmi Dasco Ahmad.

Sorakan terjadi saat keduanya menyinggung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di atas mobil komando massa.

>>> Prediksi Skor Belanda vs Swedia di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang

Aksi demo tersebut digelar oleh mahasiswa Universitas Trisakti, didukung mahasiswa Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, dan Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI).

Pimpinan DPR menghampiri mahasiswa setelah sebelumnya beraudiensi dengan perwakilan massa di dalam Gedung DPR. Di atas mobil komando, Saan dan Dasco berjanji menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.

Saat Saan menyebut nama Bahlil, hampir seluruh mahasiswa membalas dengan sorakan serempak. Namun, Saan tidak menggubrisnya dan melanjutkan pernyataan.

“Kelangkaan BBM bersubsidi misalnya seperti di daerah Daan Mogot, Jakarta Barat, dan sebagainya. Tadi sudah langsung dengan Menteri ESDM, Pak Bahlil, berkomunikasi langsung berdialog.

>>> Kuasa Hukum Ruben Onsu Sentil Sarwendah: Jangan Abaikan Hak Ayah Kandung

Dia akan secepatnya bisa menyelesaikan,” kata Saan.

Ia menambahkan, “Kita minta terutama yang naik tiba-tiba itu, karena juga sudah ada secara global juga ada perbaikan, itu skema terkait dengan penurunan juga nanti akan diselesaikan dalam waktu yang cepat.”

Tiga Tuntutan Rakyat

Aksi demo yang diinisiasi mahasiswa Universitas Trisakti mengajukan tiga tuntutan utama: memulihkan ekonomi dan politik, memberantas inkompetensi pejabat, serta mengembalikan supremasi sipil.

Mahasiswa juga menyuarakan tuntutan lain, seperti menurunkan harga bahan pokok, menurunkan harga BBM dan meningkatkan ketersediaan BBM subsidi, menghentikan pemborosan APBN, serta melakukan evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis (MBG).

>>> Raih Peringkat Tiga Fortune Southeast Asia 500, Pertamina Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Selain itu, mereka menolak UU Polri, meminta pembebasan tahanan politik, menghentikan represivitas aparat dan militerisme di ranah sipil, serta menolak proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.