Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (17/6/2026).

>>> Jaksa Tegaskan Tidak Ada Penggeledahan Rumah Kepala BGN Nanik S Deyang

Pagu indikatif Kementerian Perhubungan untuk 2027 saat ini ditetapkan sebesar Rp 28,34 triliun. Namun, angka tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan prioritas sektor transportasi nasional.

Kekurangan dana operasional mencakup beberapa sektor krusial.

Di antaranya dukungan pelayanan sebesar Rp 9,17 triliun, jaminan keselamatan Rp 7,98 triliun, belanja pegawai Rp 2 triliun, dan operasional keperintisan Rp 957 miliar.

"Dapat kami sampaikan dari pagu indikatif sebesar Rp 28,35 triliun, terdapat beberapa kebutuhan penyelenggaraan transportasi nasional yang belum terpenuhi," kata Dudy Purwagandhi.

Pagu indikatif Kemenhub untuk 2027 masih berada di bawah target pendanaan Rencana Strategis (Renstra) yang sebesar Rp 46,21 triliun.

Selisih kekurangan mencapai Rp 17,87 triliun.

Kesenjangan anggaran bahkan menyentuh angka Rp 26,82 triliun jika dibandingkan dengan total pagu kebutuhan riil tahun 2027 yang mencapai Rp 55,15 triliun.

"Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun yang dialokasikan untuk memastikan terpenuhinya aspek keselamatan, pelayanan, serta keberlangsungan operasional kementerian," lanjut Dudy.

>>> Maruti Suzuki Luncurkan Wagon R Bioflex di India untuk Armada Komersial

Pengalokasian dana tambahan difokuskan untuk memperkuat konektivitas, pelayanan publik, keselamatan moda transportasi, serta mendukung pemerataan pembangunan ekonomi sesuai skala prioritas nasional.

"Penyusunan program dan anggaran tahun 2027 kami arahkan untuk meningkatkan keselamatan transportasi, menjaga konektivitas nasional, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung agenda pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan sesuai prioritas nasional," ujar Dudy.