Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat bicara terkait pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat hingga DKI Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa penyebab utama pemadaman adalah gangguan teknis pada sistem interkoneksi, bukan karena menipisnya stok batu bara.

>>> Kemenkop Akan Evaluasi Bisnis Koperasi Desa Merah Putih pada Agustus 2026

"Tidak ada pasokan batu bara menipis. Memang ada beberapa gangguan teknis.

Kami sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak terulang," ujar Dwi Anggia.

Pemadaman bergilir dilaporkan berlangsung selama satu hingga lima jam per hari di beberapa daerah seperti Bandung, Jakarta, dan Cileungsi.

IESR Desak Transparansi dan Investigasi

Institute for Essential Services Reform (IESR) menuntut transparansi informasi mengenai keandalan sistem kelistrikan.

Lembaga ini menilai pemadaman pada 9–10 Juni 2026 telah menimbulkan kerugian finansial signifikan bagi masyarakat.

>>> Triumph Luncurkan Scrambler 400 XC dan Tiger 900 Alpine Edition di Indonesia

CEO IESR, Fabby Tumiwa, menyebut sejumlah faktor penyebab pemadaman, antara lain minimnya cadangan daya, gangguan pasokan bahan bakar, jadwal perawatan pembangkit yang tidak sinkron, hingga gangguan transmisi.

IESR juga mengindikasikan adanya keterlambatan pengiriman batu bara ke PLTU akibat penundaan pengesahan RKAB oleh Menteri ESDM.

Selain itu, gangguan operasional di PLTGU Jawa 1 dinilai ikut menurunkan kapasitas pasokan listrik nasional.

"Terlambatnya pembangunan pembangkit energi terbarukan di RUPTL, pembatasan PLTS Atap sejak 2021 lalu berkontribusi pada meningkatnya risiko ini," kata Fabby Tumiwa.

Sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) seharusnya memiliki cadangan daya sebesar 30 persen.

>>> Leo/Daniel Kandas di Babak 16 Besar Australian Open 2026

IESR mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meminta klarifikasi langsung dari Kementerian ESDM guna menjaga ketahanan energi nasional.