Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter mulai Rabu (10/6/2026) berpotensi menekan daya beli kelompok kelas menengah bawah serta masyarakat menuju kelas menengah.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyatakan bahwa pandangan mengenai dampak kenaikan harga Pertamax yang hanya menyasar kelompok masyarakat kaya merupakan penyederhanaan yang tidak tepat.

>>> Veda Ega Pratama Ungkap Alasan Posisi Belakang di Latihan Moto3

"Pengguna Pertamax 92 bukan cuma orang kaya, tapi juga kelas menengah rentan.

Ada pekerja, pegawai, guru, ojol, dan jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya.

Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal atau turun ke Pertalite," ujar Media Wahyudi Askar.

Migrasi konsumsi dari Pertamax menuju Pertalite diprediksi akan meningkatkan jumlah pengguna BBM bersubsidi. Hal ini berisiko memperberat beban anggaran subsidi yang harus ditanggung pemerintah.

"Ketika negara membutuhkan tambahan uang, yang diminta berkorban adalah kelas menengah bawah.

Mereka dijadikan penanggung biaya atas masalah fiskal yang lahir dari buruknya pilihan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sendiri," pungkas Media Wahyudi Askar.

Potensi Lonjakan Permintaan Pertalite

Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, melihat adanya potensi lonjakan permintaan terhadap Pertalite karena harga BBM bersubsidi tersebut tidak ikut disesuaikan.

"Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi BBM membengkak. Pembatasan melalui QR Code hanya efektif jika tidak ada kebocoran di lapangan.

>>> Kemenhaj Bongkar Sindikat Penipuan Badal Haji dan Kurban

Pada praktiknya, masih banyak Pertalite yang diperjualbelikan di luar SPBU," ujar Nailul Huda.