"Bila tidak ada penyesuaian harga atau subsidi dari pemerintah, banyak pabrik terancam merugi. Solusinya mengurangi jam operasional atau mengambil langkah ekstrem berupa PHK," ujarnya.

Untuk menghadapi tekanan tersebut, Kadin DKI mendorong industri melakukan efisiensi operasional, menunda ekspansi besar, serta mengurangi pemborosan di lini produksi agar margin yang tersisa masih mampu menutupi biaya dasar perusahaan.

Selain itu, pelaku usaha juga didorong memanfaatkan skema Local Currency Transaction (LCT) yang digalakkan Bank Indonesia guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Kadin DKI juga meminta pemerintah memberikan insentif strategis, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta memastikan pasokan bahan baku tetap terjaga.

Industri Tekstil dan Keramik Terdampak

Tekanan serupa dirasakan industri tekstil.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta mengatakan, tidak semua industri memiliki kemampuan melakukan lindung nilai atau hedging untuk meredam risiko pelemahan kurs.

"Beberapa industri akan sulit melakukan hedging. Hanya industri yang ekspornya masih bagus yang biasanya masih mendapatkan approval hedging dari bank.

Bahkan mereka secara natural mendapatkan dolar AS dari hasil penjualan ekspor," ujar Redma kepada Kontan, Senin (8/6/2026).

Sebaliknya, industri yang berorientasi pada pasar domestik menghadapi tekanan lebih besar karena harus membeli bahan baku impor dengan kurs yang semakin mahal, sementara pendapatan diperoleh dalam rupiah.

Menurut Redma, pelemahan rupiah saat ini telah melampaui batas toleransi industri. Ia mencatat sejak awal tahun nilai tukar rupiah telah melemah hampir 8%.

Tekanan kurs tersebut juga meningkatkan peluang kenaikan harga jual ke konsumen.

Sebelumnya, industri telah menaikkan harga sekitar 15% akibat lonjakan harga bahan baku yang dipicu konflik geopolitik dan perang di sejumlah kawasan.