Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato ekonomi dalam Rapat Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN 2027 pada 20 Mei 2026.

Pidato ini memberikan sinyal kuat tentang arah ekonomi nasional, terutama integrasi indikator pasar kerja ke dalam kerangka pembangunan makro.

>>> Ferrari Luce Resmi Meluncur, Supercar Listrik Termahal 2026

Salah satu poin krusial adalah ambisi menekan tingkat pengangguran terbuka ke angka 4,30% hingga 4,87% pada tahun 2027.

Target ini menunjukkan penurunan signifikan dibanding proyeksi tahun sebelumnya yang berada di rentang 4,44% sampai 4,96%.

Selain itu, Presiden menargetkan peningkatan proporsi penciptaan lapangan kerja formal hingga 40,81% pada periode yang sama.

Langkah ini menandakan peralihan paradigma pemerintah yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas lapangan kerja.

Realitas Pasar Kerja dan Dominasi Sektor Informal

Meskipun target tersebut menjanjikan, tantangan di lapangan tidak ringan.

Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 tercatat 4,68% dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta jiwa.

Kondisi pasar tenaga kerja masih menunjukkan ketimpangan struktural karena didominasi pekerja informal.

Hingga Februari 2026, jumlah pekerja informal mencapai 87,74 juta orang atau 59,42% dari total penduduk bekerja.

Dengan rata-rata upah buruh nasional Rp3,29 juta per bulan, pemerintah menghadapi tugas berat mengubah wajah ketenagakerjaan dari informal menjadi formal.

Fokus utama bukan hanya jumlah orang yang bekerja, tetapi bagaimana memastikan pekerjaan layak dan terlindungi.

Target 2027 akan dianggap berhasil jika masyarakat mendapatkan pekerjaan formal yang lebih produktif dengan perlindungan hukum dan sosial yang jelas.

Tanpa aspek kualitas ini, penurunan angka pengangguran secara statistik tidak akan memberikan dampak kesejahteraan nyata.